MALANG POSCO MEDIA- MALANG- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang mengingatkan secara tegas pada eksekutif Kota Malang terkait perubahan anggaran APBD Kota Malang Tahun 2023. Dikhawatirkan ada jumlah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang besar jika kerja perangkat daerah tidak maksimal hingga akhir tahun 2023 ini.
Hal ini ditegaskan Banggar DRPD Kota Malang dalam Rapat Paripurna Laporan Banggar DPRD Kota Malang terhadap Rancangan P-APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (6/9) kemarin.
Jubir Banggar DPRD Kota Malang M Fathol Arifin pada Berita Acara Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan Belanja Daerah sebesar Rp 2,8 triliun. Kemudian Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,3 triliun dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 451 miliar.
“Oleh karena itu mengingat waktu yang hanya tinggal 3 bulan efektif, maka Banggar menekankan beberapa hal. Khususnya pada target PAD (Pendapatan Asli Daerah) harus lebih fokus untuk dipenuhi targetnya,” tegas Fathol.
Untuk Belanja Daerah, lanjutnya, Pemkot Malang harus segera merealisasikan sehingga serapan anggaran mampu diserap secara maksimal dan sedapat mungkin menekan Silpa. Hal tersebut ditekankan mengingat perolehan pajak daerah sampai dengan Agustus 2023 baru tercapai Rp 371,6 miliar atau sebesar 44 persen dari target pada APBD Perubahan.
Diingatkan lagi, Pemkot Malang perlu upaya lebih serius, sistematis dan terencana agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai dalam sisa waktu 4 bulan ke depan. “Badan Anggaran DPRD Kota Malang menekankan agar Bapenda Kota Malang harus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder yang ada,” jelas Fathol.
Wali Kota Malang Sutiaji yang hadir dalam rapat paripurna ini menyampaikan dalam memaksimalkan penggunaan anggaran ini, seluruh perangkat daerah sudah memiliki rancanan kerja jelas. Sehingga apa-apa saja yang diajukan dan dianggarkan, baik anggaran yang ditambah maupun dikurangi akan tepat sasaran.
“Untuk PAD kita tetap maksimalkan. Tentu di sisa waktu ini masih ada strategi-strategi PAD yang akan dilakukan dinas terkait. Termasuk penyelesaian masalah-masalah infrastruktur lainnya dianggarkan dan dikerjakan sesuai target,” pungkas Sutiaji. (ica/nug)
