Lokasinya di Kota Batu dan Kota Malang, Pemkab Malang Juga Sudah Siap
MALANG POSCO MEDIA-Pemda di Malang Raya ramai-ramai mempersiapkan realisasi program Sekolah Rakyat (SR). Usulan tempat sudah diajukan ke pemerintah pusat. Kini tinggal realisasi saja. (baca grafis)
Kota Malang contohnya, telah siap untuk menjadi salah satu lokasi dilaksanakannya Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu. Bahkan, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kota Malang masuk dalam periode pertama yang bisa beroperasional mulai tahun ini.
“Tadi kami sudah zoom meeting dengan Pak Mensos dan Pak Mendagri, besok (hari ini, red) tim dari Pemkot Malang akan mengikuti desk persiapan Sekolah Rakyat ke Kemensos, Jakarta. Insya Allah masuk yang pertama, kemungkinan Juni atau Juli, langsung diberikan hibah terkait pelaksanaan Sekolah Rakyat di hadapan Presiden RI,” ungkap Wahyu, Senin (21/4) kemarin.
Seperti diberitakan sebelumnya, untuk di Kota Malang, lokasi yang diusulkan Sekolah Rakyat adalah di komplek Poltekom Tlogowaru Kedungkandang. Di komplek tersebut sarana prasarana sudah cukup lengkap, sebab sudah ada lokasi asrama sebagai tempat tinggal siswa. Yakni memanfaatkan bangunan Rusunawa milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang selama ini tidak optimal keterisiannya.
Lahan komplek Poltekom cukup luas, bisa mencapai 20 hektare hingga 30 hektare dan telah memenuhi standar minimal yang ditentukan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
Kementerian Sosial juga telah meninjau secara langsung lokasi yang diusulkan oleh Pemkot Malang tersebut dan dinilai sebagai satu dari dua daerah yang sangat siap menjalankan Sekolah Rakyat di Jawa Timur. Oleh karenanya, Kota Malang terpilih menjadi salah satu daerah yang diminta untuk mengikuti desk persiapan Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial yang rencananya digelar mulai hari ini hingga beberapa hari kedepan.
“Tim dari Kemensos dan Kementerian PU sudah turun, mereka senang karena kita bisa menjadi satu lokasi untuk Sekolah Rakyat yang menggunakan sistem boarding school. Kami punya rusunawa dan sudah punya gedung, sehingga kami sudah siap melaksanakan,” tambah Wahyu.
Untuk calon siswa Sekolah Rakyat, Wahyu menyampaikan pihaknya sampai saat ini masih terus melakukan proses pendataan dan verifikasi. Sebab, selain untuk masyarakat miskin kategori Desil 1 dan Desil 2 sesuai database DTSEN, juga ada anak-anak putus sekolah karena faktor ekonomi yang bisa masuk dalam Sekolah Rakyat tersebut.
“Di Sekolah Rakyat ini, masyarakat yang kurang mampu tidak perlu khawatir karena keperluan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Semua anggaran dari pusat, termasuk kurikulum, guru-guru juga dari pusat,” tegas Wahyu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana menambahkan, untuk desk persiapan Sekolah Rakyat di Kementerian Sosial, ada sejumlah hal yang akan dipaparkan. Yakni semua data terkait kesiapan yang ada saat ini bakal disampaikan dalam kesempatan tersebut.
“Contoh, seperti lokasinya, lalu apakah tanah atau bangunan itu dalam sengketa atau tidak, sudah sertifikat milik Pemda atau belum, di situ kami bawa. Termasuk foto dari atas, drone, karena nanti mau direhab. Semua rehab dananya dari sana (pusat, red),” ungkap Suwarjana.
Untuk progres pendataan calon siswa Sekolah Rakyat, Suwarjana menyebut sampai saat ini sudah ada sekitar dua hingga tiga rombel dengan masing-masing rombel sekitar 50 siswa. Jumlah itu belum final dan diharapkan bisa mengakomodir lebih banyak siswa karena ditargetkan Sekolah Rakyat ini bisa menampung setidaknya sampai 1.000 siswa.
“Ini untuk jenjang SD, SMP dan juga diharapkan SMA juga ada, karena kalau SMA itu kan kewenangannya ada di Provinsi Jawa Timur sebenarnya,” kata dia.
Sementara itu Pemkab Malang menyiapkan dua alternatif untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Alternatif pertama yaitu pembangunan sekolah baru di lahan aset Pemkab Malang dan alternatif ke dua menggunakan gedung yang sudah ada.
“Sesuai surat yang diusulkan kepada Kementerian Sosial, untuk dukungan partisipasi pemda dalam Pembetukan Sekolah Rakyat. Pada surat yang ditandatangani bapak Bupati Malang tanggal 10 April 2025 ini ada dua alternatif yang diusulkan pembetukan sekolah rakyat. Yakni pembangunan baru, dan alternatif kedua memanfaatkan gedung yang sudah ada,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Dr Suwadji.
Dia mengatakan untuk alternatif pertama yakni pembangunan sekolah baru dikatakan Suwadji ada dua lokasi yang diusulkan. Yakni di Desa Srigonco Kecamatan Bantur, dan di Desa Jeru Kecamatan Tumpang.
“Lahan yang disiapkan di Desa Srigonco seluas 9,6730 ha. Sedangkan di Desa Jeru Kecamatan Tumpang lahan yang disiapkan seluas luas lahan 6,2034 ha. Dua lahan tersebut merupakan aset Pemkab Malang,’’ urainya.
Sedangkan alternatif ke dua dijelaskan Suwadji menggunakan lahan seluas 2.9681 ha dan gedung seluas 2.609 meter persegi yang sudah ada. Ini berlokasi di Desa Sukosari Kecamatan Kasembon. Lahan dan gedung tersebut dikatakan Suwadji merupakan milik Universitas Brawijaya (UB). “Gedung tersebut dulunya adalah bekas laboratorium pertanian,’’ tambah Suwadji.
Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengatakan dua alternatif usulan tersebut telah ditinjau langsung oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PU. “Altenatif mana yang dipilih kami belum tahu. Yang pasti dua alternatif yang kami usulkan sudah ditinjau,’’ tambahnya.
Yang pasti dikatakan Suwadji, Pemkab Malang telah melengkapi data yang dibutuhkan penyelenggaraan SR tersebut. Selain dua alternatif itu, Suwadji juga menguraikan Pemkab Malang menyiapkan alternatif lain. Yakni penyelenggaraan SR memanfaatkan gedung sekolah yang telah dihapus karena adanya penggabungan.
“Jika penyelenggaraan SR ini mulai tahun ajaran baru 2025/2026, maka kami ada altenatif yang disiapkan adalah menggunakan gedung sekolah yang sudah dimerger. Ada lima lokasi,’’ kata Suwadji.
Hal yang sama juga disampaikan Bupati Malang HM Sanusi. Diwawancara usai melaksanakan kegiatan halalbihalal Pemkab Malang di Kecamatan Tumpang, Sanusi mengatakan telah mengusulkan dua lahan untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Dia menyebutkan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat untuk menekan angka putus sekolah, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan.
“Untuk Sekolah Rakyat kami sudah usulkan lahan. Untuk pembangunannya kami menunggu dari pusat. Termasuk penyelenggaraannya kami juga menunggu dari pusat,’’ katanya.
Dia tidak menampik bahwa dua lahan yang diusulkan sudah ditinjau oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PU. Bahkan dia yang mendampingi langsung saat perwakilan dari Kementerian PU melakukan peninjauan di lahan Desa Srigonco Kecamatan Bantur.
“Apakah dua lahan yang kami usulkan itu sesuai yang ditentukan, kami masih menunggu. Yang jelas, untuk penyelenggaraan sekolah rakyat, kami sangat siap,’’ katanya.
Kota Batu juga bakal jadi salah satu daerah yang siap untuk merealisasikan program pemerintah pusat berupa Sekolah Rakyat (SR). Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai.
“Sesuai hasil peninjauan Bu Gubernur Rabu kemarin di Kota Batu, Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) Bhima Sakti Kota Batu diusulkan sebagai salah satu Sekolah Rakyat (SR) unggulan di Jawa Timur,” ujar Aries kepada Malang Posco Media.
Sekolah tersebut akan beroperasi ketika semua infrastruktur rampung. Sehingga proses pembelajaran siap dimulai. PSPA Kota Batu akan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan pendidikan di Jatim.
“Kamu juga tengah siapkan guru untuk Sekolah Rakyat akan direkrut secara khusus. Yang jelas tidak bisa dari guru yang sudah ada. Akan ada seleksi dan kualifikasi sesuai kurikulum Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa sekolah ini ditargetkan menjadi pionir pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin, yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) golongan desil 1.
“PSPA Kota Batu telah disiapkan untuk menerima 150 siswa jenjang SMP. Kami juga siapkan Sekolah Rakyat jenjang SMA yang nantinya ada di UNESA Surabaya,” bebernya.
Khofifah menekankan perlunya percepatan pembangunan di lahan yang sudah tersedia. Beberapa perbaikan segera dilakukan, mulai dari kamar tidur siswa, dapur, hingga ruang kelas.
“Tempat tidur harus aman, dapur kita tingkatkan jadi dapur sehat, kelas perlu sekat, bangunan untuk kelas 2 dan 3 harus ditingkatkan. Semua harus dicat dan difurnis,” tegasnya.
Tiga Sekolah Rakyat akan menjadi pilot project. Satu di Kota Batu, satu di Kota Malang dan satu lagi di Lamongan. Ketiganya ditargetkan menjadi sekolah berstandar internasional dengan fasilitas lengkap dan layanan pendidikan menyeluruh.
Kementerian PU telah melakukan inventarisasi kebutuhan fisik bangunan. Sedangkan Dinas Pendidikan Jatim akan menyiapkan tenaga pendidik dan kurikulum. (ian/ira/eri/van)
