MALANG POSCO MEDIA, KORA BATU – Penanggulangan kemiskinan masih menjadi PR bagi Pemkot Batu. Meskipun dari data BPS, jumlah penduduk miskin di Kota Batu (2024) mencapai 6.590 atau 3,06 persen. Terpaut jauh dari angka kemiskinan Provinsi Jatim di angka 9,79 persen dan secara nasional 9,03 persen.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batu Nurochman mengatakan bahwa untuk program penanggulangan kemiskinan telah dibagi 14 OPD. Antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3AP2KB, PUPR, Din. Perumahan dan Kawasan Permukiman dan lainnya.
“Di 14 OPD tersebut total Anggaran (APBD) Tahun 2025 pada intervensi penanggulangan kemiskinan cukup besar. Yakni senilai Rp. 165,4 miliar. Dari jumlah tersebut ada strategi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui beberapa hal seperti pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan
Penurunan, jumlah kantong kemiskinan dan angka kemiskinan Kota Batu,” ujar Cak Nur kepada Malang Posco Media.
Melalui strategi tersebut, angka kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 3,31 persen dan tahun 2024 sebesar 3,06 persen. Untuk menekan angka kemiskinan di tahun 2025 ini, ada beberapa bentuk kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Batu yang telah dan akan dikerjakan di beberapa dinas.
“Misalnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) kami telah melakukan pendistribusian bantuan pangan berupa beras yang berasal dari cadangan pangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencegah kerawanan pangan pada masyarakat miskin,” bebernya.
Dengan target masyarakat miskin rawan pangan 1.764 KK bentuk bantuan 10 kg/KK/bulan selama 12 bulan atau senilai Rp 2,9 miliar. Dengan progress sudah dilakukan pendistribusian selama 4 bulan (Jan-April).
“Kemudian ada lagi dari Dinas Perhubungan dengan program angkutan pelajar gratis yang telah terlaksana mulai Bulan Januari 2025 sampai saat ini (Juni). Program ini akan terus berlanjut sampai akhir tahun sesuai dengan anggaran yang telah tersedia,” paparnya.
Mekanisme dilakukan melalui kerjasama dengan Koperasi Aliansi Pengemudi Mobil Penumpang Umum (APMPU) terhadap 65 angkutan kota selama 12 bulan, dengan anggaran sebesar Rp. 129.600,00/hari/angkutan atau total anggaran Rp 2 miliar.
Selanjutnya untuk Dinas Sosial ada intervensi berupa program bantuan sosial kepada individu. Meliputi Lansia kepada 233 orang senilai Rp 500 ribu selama 12 bulan. Disabilitas kepada 134 orang senilai Rp. 500 ribu per bulan selama 12 bulan.
“Bantuan kepada 29 Veteran senilai Rp. 4.000.000,00/orang dengan 1x dalam 1 tahun, Janda Veteran pada 85 orang senilai Rp. 4.000.000/orang 1x dalam 1 tahun). Melalui DBHCHT bantuan BLT buruh rokok pada 300 orang senilai Rp.300.000/orang setiap bulan selama 6 bulan,” paparnya.
BLT bagi masyarakat lainnya pada 2.863 orang senilai Rp. 300.000,00/orang/bukan selama 6 bulan. Serta program Pemberian Alat Bantu kepada penyandang disabilitas, berupa kruk sebanyak 5 pasang, kursi roda sebanyak 10 buah, dan tongkat jalan kaki tiga sebanyak 5 buah.
“Melalui berbagai program tersebut kami harap dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Kemudian juga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatan akses ke layanan dasar sperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” harapnya.
Sehingga kemampuan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dapat meningkat dan mengurangi kerentanan masyarakat miskin terhadap bencana dan krisis. (eri/jon)
