MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pendapatan dari sektor parkir menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Setelah menggencarkan sistem pembayaran non tunai atau cashless, kini Dishub juga mulai menata para juru parkir (jukir) tepi jalan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyebut sejumlah jukir yang dinilai “nakal” akan segera diberi edukasi. Harapannya, layanan parkir tepi jalan bisa setara dengan parkir khusus.
“Dalam waktu dekat nanti kami akan melakukan kerja sama yang lebih efektif dengan jukir. Kami undang di hadapan kejaksaan, kepolisian, bila perlu nanti kami undang media, dalam rangka untuk pressure kepada mereka, supaya ke depan pengelolaan parkir menjadi lebih baik,” ungkap Jaya, sapaan akrabnya, Jumat (1/8) kemarin.
Jaya mengakui, capaian retribusi parkir tepi jalan masih jauh dari maksimal. Dari lebih 700 titik parkir di Kota Malang, tahun lalu hanya menyumbang sekitar Rp 10 miliar. Sebaliknya, parkir khusus dengan hanya delapan titik bisa menghasilkan hampir Rp 5 miliar.
Ketimpangan itu, menurutnya, akan diatasi dengan penerapan sistem bagi hasil yang lebih adil. Hal tersebut telah masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perparkiran. Selama ini, pembagian hasil 70:30 lebih menguntungkan pengelola parkir.
“Ini peraturan akan lebih tegas apabila perda ini selesai. Mudah-mudahan segera selesai, maka layanan parkir akan lebih optimal, lebih efektif. Kami berharapnya 60:40, artinya uang itu lebih besar nanti untuk masyarakat,” sebutnya.
Selain regulasi baru, Dishub juga terus mendorong penggunaan sistem pembayaran non tunai dengan barcode QRIS. Menurut Jaya, cara ini membuat transaksi parkir lebih transparan dan akuntabel. Meski begitu, ia tak menampik adanya perusakan barcode QRIS di beberapa titik yang diduga dilakukan oknum yang tak menghendaki keterbukaan sistem parkir.
“Ini merupakan tantangan bagi kami bagaimana tepi jalan manajemennya lebih baik sehingga bisa tercapai targetnya. Tapi perlu dipahami, kami di tepi jalan bukan mengejar targetnya tetapi bagaimana layanannya baik. Ini akan berpengaruh pada pendapatan daerah, retribusi,” tutur Jaya.
Sebagai langkah lanjutan, Dishub akan mengumpulkan seluruh jukir untuk menandatangani pakta integritas. “Makanya kami undang di hadapan kejaksaan dan Reskrim nanti yang berbicara, nah komitmennya nanti kami minta,” pungkasnya. (ian/aim)
