MALANG POSCO MEDIA, MALANG– Triwulan ke 3 tahun 2022, capaian pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang dari sektor pajak masih minim. Hingga kemarin, capaiannya masih Rp 272.503.669.480 dari target Rp 414.491.130.963. Atau baru mencapai 65,74 persen.
Hal ini dikatakan Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Dr. Made Arya Wedanthara, Msi. Dia mengungkapkan meski capaiannya masih minim, bukan berarti tidak dapat mencapai target. “Kalau hari ini sudah mencapai 65,74 persen, kami yakin sampai akhir tahun dapat mencapai target,” katanya kemarin.
Seperti diketahui, Bapenda Kabupaten Malang mengelola 10 pajak. Yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PPJ, MBLB, Parkir, Air Tanah, PBB dan BPHTB. Dari 10 pajak yang dikelola itu, paling minim capaiannya yakni pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). “Khusus MBLB, masih 19,30 persen,” ungkap dia.
Dia menargetkan, MBLB mencapai Rp 1.919.403.800. Capaian paling tinggi, dikatakan Made adalah BPHTB. Yaitu 91,60 persen. “Sedangkan PBB sudah mencapai 46,14 persen. Dari target Rp 135 miliar, tercapai Rp 62.284.763.871,” tambah mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang itu.
Made mengaku, pihaknya terus melakukan upaya untuk menggenjot pendapatan. Salah satunya dengan menggalakkan program Bapenda Menyapa Warga (BMW). Melalui program ini Bapenda turun langsung ke masyarakat, dan memberikan pelayanan dengan cepat. Dikatakannya, program Bapenda Menyapa Warga ini digagas sejak awal tahun 2022 lalu.
“Seluruh unsur pelayanan di Bapenda turun dan memberikan pelayananan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat pun tidak perlu jauh – jauh. Terlebih saat mereka membayar pajak, seperti PBB, maupun pajak lainnya. Kalau dulu, masyarakat yang datang ke kantor di Malang, sekarang tidak,” paparnya.
“Kami bekerjasama dengan Bank Jatim yang menyediakan kendaraan mobile,” ungkap dia. Termasuk dengan jika ada perubahan data, dapat langsung dilayani, tidak perlu lama dan tidak perlu ribet. “Kami juga mengajak seluruh kepala desa, untuk ikut menyukseskan program ini. Sebab sektor pajak ini juga akan kembali ke desa untuk pembangunan,” tandasnya. (ira/mar)
