MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Bawaslu Kabupaten Malang menunggu anggaran pengawasan Pilkada Kabupaten Malang turun. Hingga kemarin, usulan anggaran yang digunakan untuk pengawasan belum fix. “Sekarang masih dibahas. Semoga pekan ini sudah ada hasilnya,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi.
Dia menyebutkan, awalnya Bawaslu mengusulkan anggaran Pilkada ke Pemkab Malang Rp 46 miliar. Namun demikian anggaran itu tidak langsung disetujui. Terbukti di pembahasan awal usulan anggaran tersebut Pemkab Malang meminta Bawaslu untuk melakukan verifikasi anggaran.
“Kami lakukan verifikasi. Dan melakukan pemangkasan untuk beberapa pos anggaran. Hasilnya ketemu Rp 42 miliar. Hasil itu, kami usulkan kembali ke Pemkab Malang,” ujar dia. Alih – alih disetujui. Pemkab Malang kembali meminta Bawaslu untuk melakukan penghitungan ulang.
“Awal Oktober 2023 lalu sudah dibahas detail. Pemkab Malang hanya menyediakan dana atau anggaran Pilkada untuk Bawaslu Rp 31 miliar,” lanjutnya. Alhasil Bawaslu pun kembali melakukan otak atik anggaran. Seluruh kebutuhan anggaran dirinci lagi secara detil. Hingga akhirnya Bawaslu sepakat anggaran Pilkada 2024 mendatang diusulkan Rp 37,4 miliar.
“Itu usulan kami terakhir. Kami menunggu pembahasan terakhir. Semoga disetujui, ” Tambah Wahyudi. Dia mengatakan besarnya anggaran ini bukan tanpa dasar. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. “Anggaran yang diperoleh Bawaslu nanti, full digunakan untuk kegiatan pengawasan Pilkada Kabupaten Malang,” paparnya.
Wahyudi tidak menampik Bawaslu juga akan mendapatkan anggaran dari Provinsi Jatim. Mengingat Pilkada 204 nanti selain pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, juga ada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. Dia menerangkan, November ini, tahapan Pilkada sudah dimulai. (ira/mar)
