MALANG POSCO MEDIA, MALANG – DPRD Kabupaten Malang menyoroti rencana belanja daerah pada APBD 2026 yang naik menjadi Rp 5,81 triliun atau 1,19 persen dibanding APBD induk 2025 yang sebesar Rp 5,21 triliun. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sih Purwaningtyastuti, menegaskan agar Pemkab Malang memastikan penggunaan anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami mengingatkan Pemda untuk mengalokasikan belanja daerah dengan memperhatikan program dan kegiatan yang secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sih saat Rapat Paripurna, Kamis (11/9) lalu.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. “Harapan kami, pengeluaran pembiayaan dilakukan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang memberi manfaat langsung, seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya,” tambahnya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Fakih Pilihan, menyoroti target pendapatan daerah 2026 yang dipatok Rp 4,976 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan transfer mendominasi hingga 75,16 persen atau Rp 3,740 triliun.
“Ini menunjukkan pendapatan transfer, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, masih menjadi andalan bagi pendapatan daerah,” jelas Fakih.
Ia mendorong Pemkab Malang lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar target Rp 1,22 triliun dapat tercapai. “Idealnya, PAD harus menjadi penyumbang terbesar dibanding sumber pendapatan lainnya seperti subsidi dan bantuan keuangan,” tegasnya.
Menanggapi pandangan fraksi di DPRD Kabupaten Malang, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib menegaskan kebijakan belanja diarahkan untuk mewujudkan penganggaran yang berkualitas dengan prinsip kehati-hatian.
“Mengingat dengan kepatuhan terhadap regulasi, pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif, dan efisien. Sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata sesuai target indikator capaian program,” ujarnya menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malang terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026, Rabu (17/9) kemarin.
Ia menambahkan, pengeluaran pembiayaan daerah 2026 difokuskan pada penyertaan modal untuk tiga BUMD guna memperkuat struktur permodalan. “Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan usaha, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (den/adv/aim)
