MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Persoalan yang terjadi di Kabupaten Pati menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah pusat, termasuk DPR RI. Tidak ingin fenomena itu menjadi preseden buruk dan merembet ke beberapa daerah lain, Komisi II DPR RI berkunjung ke daerah-daerah, termasuk ke Pemkot Malang, Jumat (22/8) siang ini.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin yang memimpin rombongan tersebut berharap kepada kepala daerah agar betul betul menjaga dan melakukan mitigasi terhadap tiap kebijakan yang akan diterapkan.
“Kami datang kesini untuk mendapatkan masukan dan curhatan dari daerah. Istilahnya kami belanja masalah untuk menjadi bahan pembahasan bersama mitra kerja kami dengan Kemendagri. Paling tidak, ada salah satu daerah di Jawa timur yang masyarakatnya rukun, pemerintahannya berjalan baik, dan bisa menjadi contoh untuk daerah lain,” ujar Khozin.
Dalam kunjungan itu, rombongan DPR RI melakukan diskusi bersama dengan seluruh perangkat daerah di Pemkot Malang. Berdasarkan hasil diskusi, Khozin mendapati adanya perlakuan yang ternyata berbeda-beda dengan yang diterapkan di daerah-daerah. Ada yang memberlakukan single tarif, ada juga daerah yang diminta membuat multi tarif.
Yaitu pemberlakuan skema single tarif untuk PBB-P2 yang ditengarai menjadi penyebab naiknya tarif PBB-P2 di daerah-daerah.
“Kalau single tarif itu, kategori masyarakat miskin, perkotaan, pedagang, tani, itu nanti dipukul rata. Kalau ini diterapkan, ini akan ada kenaikan beratus-ratus persen. Itulah kemudian kami mendapatkan pemahaman tadi, yang terjadi kemungkinan besar di daerah lain adalah karena ini,” jelas dia.
Kendati begitu, Khozin mengapresiasi langkah Kota Malang yang tidak menaikkan PBB-P2 meski telah memberlakukan single tarif. Hal ini disebabkan adanya kewenangan kepala daerah yang akhirnya membuat rumusan khusus sehingga tarif PBB-P2 tidak mengalami kenaikan.
Usai kunker ini, rencananya Komisi II DPR RI akan membahas lebih dalam terkait hal ini bersama dengan Kemendagri dalam waktu dekat. (ian/aim)
