Thursday, September 4, 2025
spot_img

Belanja Pegawai Pemkot Naik Rp 73 Miliar di PAK 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pemkot Malang bersama DPRD Kota Malang mulai membahas Perubahan APBD (PAK) 2025 melalui Rapat Paripurna Ranperda Perubahan APBD di Gedung DPRD, Rabu (3/9) kemarin. Dalam rapat tersebut, belanja pegawai kembali menjadi sorotan karena jumlahnya meningkat cukup signifikan.

Tercatat belanja pegawai naik sekitar Rp 73 miliar, dari Rp 1,022 triliun menjadi Rp 1,095 triliun pada sisa tahun anggaran ini.

“Kami tetap mencoba untuk mengurangi anggaran belanja pegawai. Tetapi memang di PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) ini ada penambahan sekitar Rp73 miliar yang kami ajukan,” terang Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, usai paripurna.

Ia menjelaskan, kenaikan belanja pegawai tersebut disebabkan adanya perekrutan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini, sesuai arahan pemerintah pusat. Hal itu juga telah dibahas dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang ditetapkan awal pekan lalu.

Meski begitu, Wahyu menilai kenaikan ini tidak terlalu signifikan. Justru menurutnya, yang lebih perlu dicermati adalah APBD 2026 karena dana transfer dari pusat diperkirakan mengalami penurunan.

“Ini kan masih pengajuan, tapi intinya memang tidak banyak berubah dari rancangan penetapan KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 kemarin. Kalau di 2025 ini kan tidak signifikan sebenarnya. Ada yang turun dan ada yang naik. Tetapi nanti 2026 itu justru yang perlu kami bahas dengan DPRD,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengakui postur belanja pegawai saat ini kurang ideal karena porsinya lebih besar dibandingkan mandatory spending yang ditetapkan pemerintah pusat. Idealnya, belanja pegawai tidak lebih dari 30 persen.

“Belanja pegawai kita sekarang di angka 37 persen sampai 39 persen. Karena memang itu tadi, ada kenaikan ditambah dengan PPPK itu tadi. Kan ada ribuan dan itu yang diajukan sudah ter-acc semua oleh pemerintah pusat. Kami bersama dengan eksekutif bagaimana supaya setidkanya di 2027 di bawah 30 persen sesuai yang diminta oleh pusat,” tegas Mia, sapaan akrabnya. (ian/aim)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img