MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Realisasi APBD 2022 Kota Batu untuk Belanda Modal memasuki triwulan dua masih terbilang rendah. Hingga 9 Juni lalu, untuk realisasi belanja daerah masih mencapai 22,54 persen atau Rp 251,5 miliar dari target Rp 1,1 triliun.
Dari realisasi belanja tersebut, Dinas Kesehatan menjadi OPD dengan belanja paling tinggi yakni mencapai 29 persen atau Rp 27,7 milir dari anggaran belanja Rp 93 miliar. Sedangkan belanja terendah adalah Dishub Kota Batu dengan belanja 16 persen atau Rp 5,3 miliar dari anggaran belanja Rp 33,2 miliar.
Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M mengatakan bahwa rendahnya belanja di beberapa OPD karena kurang cermat dan disiplinnya OPD dalam menyusun rencana kerja tahunan, kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP), kesesuaian RUP dengan anggaran kas.
“Kemudian belum turunnya petunjuk teknis penggunaan anggaran yang berasal dari APBN, adanya perubahan kode barang pada aplikasi SIPD sehingga ada kesalahan input pada beberapa OPD dan adaya pergeseran anggaran,” ujar Punjul kepada Malang Posco Media.
Untuk itu, pihaknya meminta OPD lebih cermat dan disiplin dalam menyusun rencana kerja. Selanjutnya menyiapkan pendukung pelaksanaan kegiatan sedini dan sesegera mungkin.
“Serta meningkatkan pemahaman SKPD terhadap perubahan kode barang, kode rekening dan kode belanja yang ada di SIPD. Ini perlu pengoptimalan kualitas SDM perencana, keuangan dan pelaporan di semua OPD,” tegasnya.
Dengan optimalisasi diatas, Punjul berharap pengadaan bajas dapat dilakukan sejak awal. Begitu juga membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan RUP yang disesuaikan dengan anggaran kas secara konsisten dan terukur. Serta koordinasi dan konsultasi dengan stake holder terkait.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Batu menyampaikan jika saat ini untuk pengadaan bajas yang bernilai besar masih dalam proses. Pihaknya yakin tahun ini semua program prioritas dengan anggaran besar bisa terselesaikan.
“Saat ini sudah mulai lelang untuk program prioritas. Misal belanja alat pengujian kendaraan bermotor untuk tempat uji kir senilai Rp 7,1 miliar. Juga ada belanja modal rambu lalu lintas lainnya sekitar Rp 6,4 miliar. Belanja tersebut dilakukan melalui lelang di e catalog,” paparnya.
Untuk belanja modal rambu lalu lintas tersebut seperti penambahan E-Tle atau tilang elektronik. Menurutnya tilang elektronik tersebut sangat dibutuhkan di tempat wisata yang ramai pengunjung dan mengurangi pelanggaran lalin yang berdampak pada rawan kecelakaan. (eri)
