spot_img
Monday, December 23, 2024
spot_img

Benny Susetyo : Jangan Ulangi Lagi Kediktatoran di Indonesia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Malang Posco Media- Antonius Benny Susetyo, pakar dan pengamat komunikasi politik, menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk tidak memberikan kesempatan kepada kediktatoran untuk kembali berkuasa di Indonesia.Seperti halnya yang terjadi di Filipina.
Benny, sebutan akrab tokoh asal Malang ini menyatakan kemenangan Marcos Junior (Jr), atau lebih dikenal dengan nama Bongbong Marcos, dengan lebih dari 50% suara, menyiratkan betapa mudahnya masyarakat Filipina melupakan kediktatoran, kekorupan, dan kekerasan yang diciptakan oleh Marcos Senior (Sr).

“Ini fenomena yang harus diperhatikan. Ini menunjukkan gagalnya konsolidasi demokrasi di Filipina, dimana kemiskinan, kekerasan, dan ketidakbebasan hidup terjadi begitu rupa, sehingga masyarakat mengalami situasi yang tidak menyenangkan,” jelasnya dalam siaran pers kepada Malang Posco Media,Sabtu (14/5).
Benny melanjutkan, Marcos Jr. mampu membuat orang melupakan kekejaman masa pemerintahan ayahnya, sehingga masyarakat Filipina membayangkan kemegahan di masa kepresidenan Marcos Sr.
“Dia membuat orang lupa; kesan glamor, kestabilan, memberikan harapan kepada masyarakat, dibandingkan Duterte,” lanjutnya.
Benny juga menunjuk pada kegagalan masa pemerintahan setelah Marcos Sr. yang tidak memberikan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Filipina setelah Marcos Sr. turun dari kekuasaannya.


Benny pun mengingatkan kepada bangsa Indonesia tentang apa yang bisa dipelajari dari fenomena terpilihnya Bongbong Marcos sebagai presiden Filipina.
“Konsolidasi demokrasi tidak bisa berhenti. Kita membutuhkan media masa yang kritis dan mengingatkan akan bahaya masa lalu dan menjadikannya sebagai pembelajaran. Media harus seimbang dalam pemberitaan dan sejarah masa lalu harus diungkapkan,” katanya.
Tokoh ramah ini juga berpesan,jangan sampai konsolidasi politik gagal. Politik tanpa gagasan dan tidak bisa memperbaharui dirinya, akan membuat masyarakat ‘merindukan’ masa lalu, seperti yang terjadi di Filipina.
“Dan, masyarakat sipil harus menjaga agar demokrasi tetap dan selalu berlangsung dalam waktu lima tahunan,” pungkasnya.(nug/jon)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img