MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Batu yang masih kosong akan segera dilelang atau seleksi terbuka (selter). Hal itu disampaikan oleh Kabid Data dan Formasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batu Dian Asmarani.
“Pertengahan bulan ini BKPSDM mulai proses mengajukan rekom pelaksanaan selter ke KASN. Ini dilakukan untuk segera mengisi kursi kepala OPD yang dijabat Plt,” ujar Dian kepada Malang Posco Media.
Beberapa kursi kepala OPD yang masih kosong atau dijabat Plt untuk dilakukan seleksi terbuka di antaranya Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Bappelitbangda dan Disperpusip. Sedangkan untuk Kabag Prokopim tidak perlu dilakukan selter.
Ketika nantinya selter telah mendapat persetujuan KASN, BKN dan Kemendagri ada beberapa persyaratan untuk bisa ikut lelang jabatan. Bahkan tidak hanya terbatas pegawai Pemkot Batu. Tapi juga Pemkot/ Kabupaten yang ada di Provinsi Jatim. Kemudian memiliki pangkat/ golongan ruang paling rendah Pembina IV/a.
Selanjutnya memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan. Peserta melampirkan sertifikat pengembangan kompetensi teknis jika pernah mengikuti dalam dua tahun terakhir.
Peserta harus sekurang-kurangnya telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Kecuali bagi Pejabat Fungsional Ahli Madya. Juga memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama lima tahun dan sedang atau pernah menduduki jabatan Administrator dan atau Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya paling singkat dua tahun.
“Namun persyaratan bisa saja berubah mengikuti pemerintah pusat. Sehingga harus menunggu terlebih dahulu hingga selter mendapat persetujuan pusat,” imbuhnya.
Sebelumnya dengan adanya lima kursi Kepala OPD kosong menjadi sorotan dari anggota DPRD Kota Batu, Didik Machmud. “Kami harap lima OPD yang kosong di Pemkot Batu segera dilakukan open bidding. Ini agar jalannya pemerintahan dan program-program yang telah disusun di tiap OPD bisa berjalan maksimal,” ujar Didik.
Ia menerangkan, open bidding harus segera dilaksanakan mengingat saat ini untuk anggaran berjalan masuk dalam PAK 2024. Terlebih beberapa OPD yang kosong memiliki peran penting dalam jalannya pemerintahan di Kota Batu. (eri/lim)
