MALANG POSCO MEDIA, JAKARTA– Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai usulan pejabat Donald Trump untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai usulan yang absurd.
“Usulannya absurd karena ketika (warga Gaza) sudah dipindahkan, kalau (wilayah Gaza) diambil Israel bagaimana?” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1).
Meski demikian, dia mencoba berprasangka baik bahwa usulan tersebut bisa saja tercetus karena Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. “Saya berpendapat husnudzon karena Indonesia dianggap salah satu negara yang sangat komit, sangat konsisten, mendukung kemerdekaan Palestina, membantu warga Palestina. Ada bagiannya di titik itu,” ujarnya.
Dia menyinggung ihwal kebiasaan Trump yang kerap memiliki pemikiran melampaui batas, mulai dari merencanakan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika hingga mengklaim akan mengambil alih Terusan Panama. “Tentu Donald Trump ini punya banyak pikiran yang out of the box, ngambil Panama lah, teluk Meksiko jadi teluk Amerika, termasuk ingin memindahkan relokasi warga Gaza ke Indonesia,” tuturnya.
Dia menegaskan bahwa urusan relokasi warga Gaza bukan menjadi urusan Trump. Meski demikian, dia menekankan komitmen bangsa Indonesia untuk selalu membantu Palestina.
“Relokasi itu bukan urusan Donald Trump harus ditanya kepada warga Gaza, tapi bahwa Indonesia siap membantu Palestina, apalagi masyarakat Gaza, itu sangat jelas dan benar. Nah, yang patut jadi pertanyaan mengelitik kenapa nyebut nama Indonesia, Donald Trump?” kata dia.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina ketika ditanyakan ihwal usulan pejabat Donald Trump merelokasi penduduk Gaza ke Indonesia. “Sikap dari Indonesia tetap mendukung pemerintahan Palestina,” kata Puan ditemui usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan bahwa bisa saja isu tersebut dibahas lebih lanjut oleh Komisi I DPR RI selaku komisi yang membidangi hubungan luar negeri. “Mungkin kami akan bahas di Komisi I, dan bagaimana sikap pemerintah tentu saja akan disinergikan dengan DPR,” ucap dia.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri membantah isu mengenai pemindahan warga Gaza dengan menyatakan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memiliki rencana untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia.
“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta, kemarin.
Adapun sebelumnya media AS, NBC News, Sabtu (18/1), melaporkan bahwa seorang pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan AS menyatakan bahwa utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata.
Sembari memastikan penegakan tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembahasan tahap selanjutnya, Trump dan timnya juga memperhatikan pentingnya solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk terkait nasib dua juta warga Palestina di Gaza. “Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza),” demikian petikan laporan NBC tersebut, mengutip sang pejabat transisi. (ntr/udi)
