MALANG POSCO MEDIA – Kasus menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang membuat belasan murid di SMPN 1 Batu muntah-muntah mendapat perhatian penuh dari Pemkot Batu. Hal itu dibuktikan dengan inspeksi mendadak Satgas MBG Kota Batu yang dipimpin langsung Wali Kota Batu, Nurochman dengan turun langsung ke sekolah Senin (29/9) kemarin.
Dalam inspeksi mendadak, Cak Nur sapaan akrabnya mendengarkan langsung keluhan para murid yang mengalami muntah-muntah usai menyantap menu MBG pekan lalu. Dari dialog tersebut, Cak Nur menemukan persoalan utama terletak pada kualitas bahan dan sayur yang dinilai sudah basi dan inkonsistensi dalam proses pengolahannya.
“Tadi saya tanya satu per satu dari 12 anak, memang buah dan sayurnya tidak fresh, bahkan ada yang basi. Ditambah dengan masakan (nasi dan lauk.Red) yang masih panas lalu ditutup. Kemungkinan ada reaksi tertentu yang membuat makanan tidak layak,” ujar Cak Nur kepada Malang Posco Media.
Padahal, lanjut Cak Nur, anak-anak juga mengungkapkan bahwa mereka suka dengan program ini. Contohnya, di hari Senin anak-anak bilang bahwa ayam goreng dan sayurnya enak sekali. Kemudian di hari selanjutnya berubah rasa.
“Jadi masalahnya ada pada konsistensi pengolahan serta perlunya pengawasan yang lebih ketat. Sehingga pengawasan harus dilakukan bersama antara Satgas MBG dengan pihak pengelola dapur sekolah agar standar gizi tetap terjaga,” terangnya.
Terlebih, lanjut Cak Nur dapur SPPG harus menyiapkan makanan untuk 2.600 porsi setiap hari. Sehingga membutuhkan tenaga yang banyak dan lebih ekstra.
Tak ingin adanya hal buruk terjadi, pihaknya juga menghimbau para siswa untuk berani menolak dan mengembalikan MBG yang mereka rasa basi, berbau atau tidak segar. Ia juga meminta kepada seluruh tenaga pendidik di Kota Batu untuk tidak memaksa siswa menyantap makanan jika dinilai tidak layak konsumsi.
“Siswa boleh menolak. Kalau memang feeling dia terhadap masakan ini tidak layak, tidak apa-apa, kembalikan saja. Dan guru tidak boleh memaksa. Prinsipnya, siswa boleh menyampaikan keberatannya ketika masakan tidak layak dikonsumsi,” tegasnya.
Hal itu merupakan hak siswa karena melihat kondisi ketahanan tubuh setiap anak berbeda. Contohnya menu makanan (basi.red) mungkin tidak berdampak pada siswa yang fit, tapi sebaliknya bisa menjadi masalah serius bagi siswa yang kondisi tubuhnya sedang tidak prima.
Menyikapi persoalan ini, Cak Nur akan segera mengumpulkan Satgas MBG dan pihak penyelenggara (SPPG) untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menekankan perlunya kerja sama yang terintegrasi antara Satgas Pemkot Batu dengan pihak yang ditunjuk sebagai kepala dapur di setiap SPPG.
“Besok (hari ini.red) kami akan kumpulkan semua. Kami ingin mendiskusikan ini. Sebenarnya tahapannya sudah detail dan ketat sekali, mulai dari kapan belanja hingga kapan memasak. Tapi dengan jumlah 2.600 porsi per hari, memang butuh pengawasan ekstra,” tuturnya.
Disisi lain, terkait dengan adanya perjanjian atau MoU antara pihak sekolah dengan penyelenggara (SPPG) yang sempat menjadi sorotan, Pemkot Batu menganggapnya sebagai hal normatif sebagai bentuk pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran.
Namun, ia menegaskan tidak mengetahui adanya poin yang melarang pihak sekolah untuk mempublikasikan jika terjadi insiden keracunan.
“Itu wajar sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab bersama. Tapi yang terpenting adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Itu tidak bisa ditawar,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala SMPN 1 Kota Batu, Tatik Ismiati membenarkan adanya MOU tersebut. Namun pihaknya juga tidak keberatan dengan isi perjanjian yang ditandatangi dua pihak di atas materai tersebut.
“Jadi, dari sana kita tinggal tanda tangan, salah satu (isinya.red) kalau ada tempat makanan itu rusak maka kita harus mengganti Rp 80.000. Yang kedua, kalau ada Kejadian Luar Biasa (KLB) maka pihak kedua, yaitu pihak sekolah harus menghubungi pihak kesatu sampai nanti pihak kesatu mendapat solusi Itu sudah kami lakukan,” jelasnya singkat.
Diketahui untuk isi perjanjian tersebut memiliki tujuh poin. Diantaranya pihak pertama akan mengirimkan paket kepada pihak kedua terhitung mulai hari Kamis tanggal 18 September 2025. Pihak kedua akan menerima paket MBG dan membagikan kepada seluruh siswa.
Ketiga jumlah paket maken bergizi disesuaikan dengan data yang telah diberikan oleh pihak kedua. Pihak kedua diwajibkan mengembalikan alas dan tempat makan setelah siswa selesai makan sesuai dengan jumlah paket makan bergizi yang dikirimkan.
Kelima apabila terdapat kerusakan dan atau kehilangan alat makin (tutup, dan tray tempat makan) pihak kedua diwajibkan untuk mengganti atau membayar seharga satu paket tempat makan Rp 80 ribu per piece sesuai dengan jumlah kerusakan atau kehilangan.
Selanjutnya apabila terjadi bencana, pengembalian alat dan tempat makan dilakukan setelah situasi stabil dengan inventarisasi terlebih dahulu oleh pihak kedua.
Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa, seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau kondisi dan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini, pihak Kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga pihak pertama menemukan solusi terbaik antuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan bekerjasama dalam mencari solusi terbaik demi kelangsungan program ini.
Usai sidak di SMPN 1 Kota Batu, Cak Nur bersama Satgas MBG meliputi Dindik, Dinkes, OPD terkait serta Polri dan TNI berlanjut ke SPPG Sisir yang ada di ex Deduwa yang saat ini dilarang beroperasi sementara waktu karena adanya siswa muntah-muntah di SMPN 1 Kota Batu.
Saat mendapat pertanyaan dari Cak Nur, Intan Dhaneswari selaku Ketua SPPG Sisir Kota Batu menyampaikan kepada Cak Nur bahwa untuk memasak dimulai pukul 23.00 WIB untuk nasi. Kemudian lanjut untuk lauk seperti ayam dimulai pukul 03.00 WIB. Dan Jam 4 pagi mulai pendinginan.
“Kita juga pakai APD, masker dan sarung tangan. Kita salah satu dapur awal. Jadi harus siapkan sekitar 2500 porsi dalam semalam dengan total 9 orang meliputi 1 chef dan 8 helper,” ujarnya kepada Cak Nur.
Jumlah tersebut belum termasuk yang mendistribusikan MBG. Atas kejadian tersebut pihak SPPG Sisir akan menjadikan bahan evaluasi untuk lebih baik.
Setelah ke SPPG Sisir, Cak Nur dan Satgas menuju SPPG Ngaglik yang berlokasi di tengah-tengah perkampungan dan memanfaatkan rumah yang cukup luas sebagai dapur. Terlihat di SPPG tersebut petugas tengah menyiapkan MBG untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah di wilayah Ngaglik.
Sementara di Kota Malang, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat langsung mengecek ke salah satu SPPG, yakni di wilayah Kelurahan Buring, usai rakor bersama Kemendagri Senin (29/9) kemarin. Wahyu langsung menindaklanjuti arahan dari Kemendagri yang meminta Pemda untuk aktif melakukan pengawasan kualitas MBG untuk mencegah terjadinya kasus keracunan.
Bersama Dinas Kesehatan Kota Malang, Wahyu meninjau SPPG di Jalan Kyai Malik Dalam yang beroperasi sekitar satu bulan ini. Wahyu mengecek semua bahan baku, peralatan hingga setiap ruangan di SPPG tersebut, sekaligus menyaksikan proses pengemasan hingga pengirimannya.
“Saya sempat mencicipi ayam krispinya, karena kebetulan menu hari ini (kemarin, red) ayam krispi. Tadi kami mencicipi dengan kepala Dinkes, kepala Dispangtan dan Bu Asisten 1, ayamnya nggak kalah dengan ayam krispi di luar,” ujar Wahyu usai mengecek di SPPG Buring.
Dalam kesempatan itu, Wahyu juga memastikan semua tahapan sesuai dengan SOP. Yakni mulai dari penerimaan bahan mentah, pengecekan oleh ahli gizi, proses penyimpanan ke gudang kering atau basah, proses pemasakan, proses pemorsian, pengemasan hingga pengiriman.
Wahyu juga bahkan mengecek SOP penggunaan celemek hingga masker. Beruntung, semua telah dijalankan dengan baik, semua termonitor dan dibuktikan dalam rekaman CCTV.
“Kami kesini sebagai sampel saja. Disini sudah jalan dengan baik. Alhamdulillah selama ini juga tidak ada hal yang tidak kita inginkan. Tapi memang penekanan itu terkait SOP, itu betul betul ada tanggung jawab masing masing,” tambahnya.
Tidak cukup hanya di tingkat SPPG, Wahyu juga telah menginstruksikan kepada sekolah-sekolah melalui guru, untuk ikut aktif melakukan pengawasan terhadap MBG yang dikirimkan ke sekolah. Ia telah meminta kepada seluruh SPPG untuk menambah porsi ekstra di setiap sekolah sebagai food-test (makanan untuk dicicipi).
“Nah di sekolah, nanti sebelum di bagi pun ada teman teman dari beberapa guru untuk melihat dan mengawas. Paling tidak ini dari bau dan warna kelihatan. Ada tambahan satu porsi lagi untuk bisa dicicipi oleh guru, untuk melihat sejauh mana rasa dan baunya,” tegas dia.
Selain itu pengawasan di SPPG nantinya juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan secara periodik. Yakni minimal dicek setiap satu bulan sekali untuk kebersihan dan kesehatan lingkungan, lalu enam bulan sekali untuk mengecek kualitas airnya. Selain tentunya juga mengecek kualitas MBG itu sendiri.
Disamping itu, sesuai arahan dari Kemendagri, Wahyu juga mendorong agar seluruh SPPG segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Ada yang belum, tapi semua berproses semua. Sudah dicek semua, hanya tinggal mengeluarkan sertifikat. Insya Allah Senin depan sudah keluar,” harap dia.
Dengan berbagai upaya tersebut, Wahyu berharap agar di Kota Malang tidak sampai terjadi kasus keracunan seperti yang ada di daerah lain. Pihaknya siap bersinegi dengan pemerintah pusat, yakni melakukan pengawasan yang terbaik terhadap program prioritas Presiden RI tersebut.
“Ahamdulillah, masyarakat tidak perlu cemas, karena di SPPG sudah betul tahapannya,” tegasnya. (ian/eri)
