Malang Posco Media,Jakarta- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr.Antonius Benny Susetyo menegaskan,tata kelola pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila.Hal ini demi mencapai cita-cita bangsa seperti kesejahteraan masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan tema “Penerapan Ideologi Pancasila Dalam Tata Kelola Pemerintahan” di Jakarta, Jumat (24/02).
Hadir dalam acara ini pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung seperti Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi dan juga Wakil Rektor I Universitas Respati Indonesia Tri Suratmi.
Lebih lanjut,Benny, sapaan akrab Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP ini menyatakan ideologi Pancasila sebenarnya bukan ideologi yang diada-adakan. Tetapi digali karena sudah tertanam lama dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia.
“Pancasila dari kita dan untuk kita. Lihat masa Kerajaan Majapahit; masyarakat berbeda agama dan aliran kepercayaan hidup harmonis saling membangun. Itulah yang digali Soekarno: bahwa kita sudah terbiasa hidup berbeda-beda tetapi menjadi satu. Pancasila adalah asli Indonesia, bukan bawaan dari negara atau kebudayaan lainnya,” jelas tokoh kelahiran Malang ini.
Ditambahkan,Indonesia dengan Pancasila bukan liberal. Liberal artinya kekuatan pasar. Di Indonesia tidak. Pasar tunduk pada negara, karena hakekatnya negara melindungi masyarakat. Cita-cita bangsa dapat diraih lewat Pancasila, dan masyarakat sejahtera adalah cita-cita tersebut.
Salah satu pendiri Setarra Institute ini menyatakan bahwa anggota DPRD sebagai kontrol dan pengawas serta perumus kebijakan memiliki peran untuk mengimplementasikan nilai Pancasila lewat kebijakan-kebijakan untuk daerah.
Kebijakan untuk gizi anak, misalnya. Jika tetap terjadi busung lapar, stunting, artinya kebijakan dari pemerintah belum memberikan kesejahteraan. Berarti cita-cita negara belum terwujud, yang juga artinya Pancasila belum diimplementasikan.
“Mari kita refleksi, bagaimana membuat sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan itu yang dipakai satu-satunya. Bagaimana komitmen kita semua menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam tingkah laku dan kebijakan yang dibentuk dan dibuat. Bagaimana mengimani bahwa menjadi politikus adalah menjadi pelayan masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama. Bukan sama rasa sama rasa, tetapi bahwa semua orang merasakan dianggap, hidup layak, dan menjadi satu, menjadi warga negara Indonesia,” tutupnya.(nug/jon)
