MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Untuk bisa menerapkan sistem transportasi publik dengan skema “Buy The Service” (BTS) Pemkot Malang setidaknya membutuhkan anggaran Rp 1 miliar per bulan. Ini adalah biatya operasional agar sistem ini bisa berjalan dengan ideal di Kota Malang.
Ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang R Widjaja Saleh Putra saat menjelaskan kelanjutan skema BTS di Kota Malang, Kamis (11/7) kemarin. Ditegaskannya biaya operasional ini akan lebih banyak diarahkan pada pengeluaran untuk kebutuhan gaji pengemudi-pengemudi sopir angkutan dengan sistem BTS jika diterapkan nantinya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pengemudi transportasi sistem BTS ini akan digaji sesuai UMK (Upah Minimum Kota) Kota Malang.
“Kalau dengan 25 unit kendaraan, biaya operasional mulai BBM, perawatan, gaji sopir yang di mana sehari bisa dua sopir untuk satu kendaraan, ya sekitar Rp 900 juta sampai Rp 1 miliar,” tegas Jaya sapaannya.
Akan tetapi, dengan biaya operasional itu, ia memastikan pengaruh yang dirasakan warga Kota Malang sangat besar, mulai dari mengurai kepadatan lalu lintas, mengurangi polusi hingga mengubah perilaku masyarakat yang kembali ke transportasi publik.
“Pengaruhnya sangat besar. Jalanan tidak terlalu padat, polusi berkurang, mengubah perilaku juga yang paling mahal,” tambah Mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Malang itu.
Rincian biaya operasional ini sudah masuk dalam kajian penerapan sistem BTS Kota Malang yang diajukan Pemkot Malang ke Kementerian Perhubungan RI. Karena biaya cukup besar maka dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.
Pemkot Malang berupaya untuk bisa mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat melalui Kemenhub RI untuk operasional BTS Angkutan Publik ini. Jika diterima, nantinya anggaran bisa teralihkan dari daerah lain ke Kota Malang.
“September ini insya Allah kajian selesai dan semoga diterima Kemenhub untuk segera kita uji coba dan jalankan,” ucapnya.
Selain melakukan kajian, saat ini Pemkot Malang tengah gencar melakukan konsultasi publik dengan melakukan audiensi-audiensi dengan stakeholder. Salah satunya dengan kelompok-kelompok pengemudi angkutan umum kota dan pemilik jasa-jasa transportasi umum di Kota Malang. (ica/aim)
