MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Pelaksanaan Operasi Pasar menekan angka inflasi di Kota Malang terbatas anggaran. Inflasi pangan di Kota Malang masih bisa dikendalikan dengan baik. Dewan menawarkan bisa menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk operasi pasar mengendalikan inflasi di tengah harga kebutuhan pokok yang tinggi.
“Meski inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi kita juga tumbuh. Memang Kemendagri sudah menerbitkan surat edaran kepada daerah-daerah untuk menyiapkan operasi pasar, lalu juga ada kenaikan BBM. Tapi inflasi pangan kita juga masih terkendali,” kata Wali Kota Malang Sutiaji.
Menurut Sutiaji, cara Pemkot Malang mengendalikan harga pangan adalah terus melakukan kerjasama antar daerah disekitar. “Kami kerjasama dengan Kota Batu, Kabupaten Malang ke Lamongan juga Blitar. Pasokan apa yang bisa diberi kesana dan diberi ke Kota Malang digiatkan terus menerus,” terangnya.
Untuk Operasi Pasar, Pemkot Malang sudah mulai melakukannya. Hanya saja tidak dilakukan secara massif mengingat kondisi inflasi masih bisa dikendalikan. Menanggapi ini Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengakui Pemkot Malang belum menyampaikan detail atau usulan penambahan anggaran untuk melaksanakan operasi pasar. Khususnya dalam rancangan Perubahan APBD Kota Malang Tahun 2022 yang saat ini tengah dibahas.
“Di PAK seharusnya yang bisa digunakan itu pos BTT (Belanja Tidak Terduga). Di perubahan ini (perubahan anggaran keuangan) masih ada Rp 7 miliar,” tegas Made saat dimintai tanggapannya, Selasa (30/8) kemarin.
Ia menjelaskan jika nantinya dibutuhkan, BTT harus bisa digunakan untuk Operasi Pasar. Made menegaskan jika Pemkot Malang belum merencanakan hal tersebut, maka DPRD Kota Malang akan mendorong penggunaan BTT untuk Operasi Pasar dalam penmbahasan Perubahan APBD 2022. Menurut Made, jumlah anggaran dalam BTT masih bisa digunakan dan fleksibel jika dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi pasar.
“BTT tahun ini kan ada sekitar Rp 60 miliar. Sudah didistribusikan ke beberapa perangkat-perangkat daerah yang membutuhkan. Lalu kita sisakan Rp 7 miliar. Nanti kita lihat di PAK ini mencukupi atau tidak. Paling tidak ada Rp 2 miliar sampai Rp 4 miliar bisa digunakan termasuk untuk operasi pasar itu,” pungkas Made. (ica/aim)
