Kepala Daerah Bergerak, Yakinkan Pemerintah Pusat
MALANG POSCO MEDIA-Pemda di Malang Raya mulai bersikap. Itu terkait rencana pemerintah pusat kurangi Dana Transfer Daerah. Bahkan akan dibahas di Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan siap berkomunikasi dengan pusat membahas pengurangan Dana Transfer Daerah. Rencananya ia akan menyampaikan kondisi yang ada di daerah sehingga bisa menjadi pertimbangan nantinya. Tidak hanya Kota Malang tapi juga daerah-daerah lain.
Apalagi saat ini Wahyu menjabat Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) IV Apeksi. Hal itu disampaikan Wahyu kepada Malang Posco Media, Selasa (19/8) kemarin.
“Kami akan sampaikan pada saat nanti pertemuan rutin. Biasanya ada kementerian yang hadir sehingga bisa jadi pertimbangan,” ujarnya.
Wahyu tidak memungkiri, belakangan ini para kepala daerah lain juga mulai menaruh perhatian terkait turunnya dana TKD tersebut. Terutama ia selalu melihat perkembangannya di Grup WA Apeksi.
Menurut Wahyu, Dana Transfer Daerah penting karena ada program prioritas dari pusat yang tetap harus dijalankan. Juga ada program prioritas lain yang dikehendaki oleh masyarakat dan harus tetap berjalan. Langkah yang mungkin dilakukan, yakni dengan mengevaluasi dan menyisir lagi kegiatan dan program yang telah direncanakan serta memaksimalkan potensi perolehan PAD.
“Tentu dengan transfer daerah berkurang, pasti ada kegiatan dan program yang harus kita kurangi juga, mana yang bukan prioritas akan kami lihat. Nanti kami akan duduk bareng dengan DPRD. Yang jelas, tidak mengorbankan masyarakat, tapi ini jadi evaluasi program dan kegiatan kami,” katanya.
Begitu juga dengan Pemkot Batu. Wali Kota Batu Nurochman bakal berkoordinasi dengan Wali Kota Malang dan Bupati Malang terkait rencana pengurangan Dana Transfer Pusat ke Daerah. Hal itu perlu dilakukan karena akan berdampak pada fiskal daerah dan program-program prioritas yang berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Terkait adanya rencana pengurangan Dana Transfer Pusat ke Daerah akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan Wali Kota dan Bupati Malang. Nantinya apakah Malang Raya sepakat meminta ke Pemerintah Pusat untuk batalkan rencana pengurangan dana transfer pusat belum bisa kami berikan keterangan. Yang jelas akan kami coba terlebih dahulu,” ujar Cak Nur, sapaan akrab Wali Kota Batu Nurochman kepada Malang Posco Media.
Tak hanya koordinasikan dengan kepala daerah di Malang Raya. Kemungkinan para kepala daerah juga akan membahas hal tersebut ke forum Apeksi.
“Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengurangan dana transfer pusat ke daerah akan berdampak pada berbagai hal. Di antaranya program yang sudah direncanakan akan dicoret hingga melakukan efisiensi anggaran,” bebernya.
Terlebih PAD Kota Batu yang didapatkan rata-rata Rp 250-300 miliar. Sedangkan dana transfer yang diterima Pemkot Batu sekitar Rp 700 miliar atau hampir 70 persen dari APBD Kota Batu.
“Bisa saja pemda menggali pendapatan dengan mencari potensi pajak atau retribusi lainnya. Namun hal tersebut butuh waktu dan nilainya tak bisa besar,” terangnya.
Sementara itu Bupati Malang HM Sanusi memilih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Masih belum ada. Dilihat dulu saja. Cuma kalau kami di Kabupaten Malang akan menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan pusat,’’ Kata Sanusi.
Diwawancara usai kegiatan pelantikan Pj Sekda Kabupaten Malang, Sanusi masih meyakini bahwa dana transfer di Kabupaten Malang tidak akan berkurang.
Bahkan jika berkurang, Sanusi meyakini tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Malang. Alasannya anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Malang seimbang dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena selama ini untuk membangun di Kabupaten Malang kita sudah balance dengan PAD kita. Jadi dana pembangunan itu sekitar Rp 1 triliun, sedangkan PAD kita Rp 1,2 triliun. Sehingga jika ada pengurangan tidak terlalu berdampak. Karena PAD kita cukup signifikan untuk mendukung pembangunan,’’ urainya.
Apakah kebijakan pengurangan dana transfer ini akan dibawa ke forum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)? Sanusi mengatakan masih belum. Yang pasti dia mengatakan tetap menunggu arahan dari pusat. “Ya nanti itu. Masih belum. Dan kami yakin dana transfer dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Malang tidak berkurang,’’ katanya. (ian/eri/ira/van)
