MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar memberikan penghargaan kepada Bupati Malang, HM Sanusi. Penghargaan itu diberikan atas kontribusi dan kerja kerasnya dalam menyukseskan program transmigrasi.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Mendes PDTT saat pembukaan Rakornas Transmigrasi 2023, yang digelar di Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada, Yogjakarta, Selasa (16/5) lalu dan diterima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rachmat Hardijono.
“Tentunya penghargaan ini akan menjadi motivasi Pemkab Malang mewujudkan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi,” ujar Bupati Malang, HM Sanusi dikonfirmasi perihal penghargaan ini. Dia juga mengatakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal dibutuhkan kerjasama dan sinergi yang kuat semua pihak.
“Semua pihak harus berperan dan ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan untuk mewujudkan Malang Makmur,” jelas Sanusi, sapaannya. Dia mengatakan sudah tidak zamannya muncul ego sektoral dalam mewujudkan pembangunan, sesuai yang dicita-citakan. Sebaliknya semuanya saling mendukung dan berkontribusi.
“Semuanya dapat menyumbangkan ide kreatif, dan inovasi. Sehingga Kabupaten Malang pun lebih maju ke depan,” harapnya. Sementara Mendes PDTT dalam sambutannya menyebutkan bahwa ada beberapa hal penting yang kini sedang diperjuangkan kementeriannya seperti kepemilikan lahan komunal bagi transmigran, serta luasan lahan lebih dari sebelumnya.
Oleh karena itu, Menteri Desa PDTT juga meminta perubahan pola pikir kebijakan untuk menjadikan transmigrasi sebagai program modern yang membawa kemanfaatan besar. “Harapannya ke depan, ada kepemilikan lahan secara komunal di kawasan transmigrasi,” ungkapnya.
“Artinya bisa menjadi milik warga tapi bersifat komunal sehingga tak bisa dilepasjualkan agar eksistensi kawasan transmigrasi bertahan. Tak lagi simbol cangkul dan sabit tapi traktor besar, harus ditunjukkan mekanisasi pertanian. Lahan minimal tiga hektar untuk setiap KK dari sebelumnya dua hektare, meski bersifat komunal,” terangnya. (ira/mar)
