MALANG POSCO MEDIA – Usulan lebih dari 1.000 formasi atau lowongan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Malang Raya menunggu persetujuan pemerintah pusat. Sebelumnya Pemkot Malang mengusulkan 900 formasi CPNS dan PPPK. Pemkot Batu mengajukan 200 formasi pegawai baru.
Semua usulan tersebut diajukan ke Kemenpan RB. Sedangkan Pemkab Malang sedang analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menentukan formasi CPNS dan PPPK.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Malang Totok Kasianto melalui Kabag Humas Pemkot Malang Donny Sandito mengatakan tahun ini telah mengusulkan sedikitnya 900 formasi untuk CPNS dan PPPK.
“Kurang lebih 900-an lebih yang diusulkan. Usulan formasi sesuai analisis beban kerja dan analis jabatan sudah diusulkan ke Menpan RB untuk tahun 2022. Kita masih menunggu persetujuan dan penetapan dari Menpan RB,” jelas Donny kepada Malang Posco Media, kemarin.
Dikatakannya dari jumlah formasi yang diusulkan tersebut, didominasi posisi guru. Ini menyesuaikan jumlah yang dibutuhkan sekarang.
“Formasi terbanyak masih tenaga guru karena tahun 2019, 2020 dan 2021 banyak guru yang pensiun,” kata dia.
Sementara Pemkot Batu mengusulkan 200 formasi PPPK. Hal itu disampaikan Kepala BKPSDM Kota Batu M. Nur Adhim. “Tahun ini kami usulkan ke Kemenpan RB untuk formasi PPPK. Jumlah formasi sesuai kajian kebutuhan pegawai Pemkot Batu sejumlah 200 formasi PPPK,” jelas Adhim.
Ia menerangkan untuk posisi yang diusulkan yaitu bersifat umum untuk fungsional pelaksana. Meliputi administrasi umum, kesehatan dan pertanian sesuai kebutuhan.
“Dari jumlah usulan formasi itu belum pasti atau bisa berkurang karena masih menunggu Kemenpan RB. Jika nanti seluruh usulan disetujui, juga belum tentu seluruhnya terisi karena peserta harus melalui beberapa tes,” urainya.
Ia mencontohkan, dari pengalaman sebelumnya Pemkot Batu mengusulkan 185 formasi. Tapi yang disetujui ada 154 formasi. Dari total itu yang telah lulus dan SK telah diterbitkan hanya 105 formasi.
Mantan Kasatpol PP Kota Batu ini menyampaikan pihaknya juga masih menunggu juklak dan juknis lebih lanjut dari Kemenpar-RB untuk pelaksanaan.
“Untuk pelaksanaan kapan kami masih menunggu. Yang jelas tahun ini kami usulkan PPPK. Sedangkan formasi CPNS baru kami usulkan tahun 2023,” jelasnya.
Berbeda dengan Pemkab Malang belum memutuskan kuota penerimaan CPNS maupun PPPK tahun ini. Penyebabnya karena banyak faktor. Salah satunya Pemkab Malang masih menyelesaikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
“Belum kami putuskan untuk jumlah kuotanya. Terutama untuk PPPK. Kami akan memutuskan kuota PPPK setelah menyelesaikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja,’’ jelas Kepala BKPSDM Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah.
Nurman mengatakan untuk rekrutmen PPPK memang banyak pertimbangannya. Dan tidak bisa seketika diputuskan.
“Kami juga harus mempertimbangkan anggaran yang ada. Jangan sampai membuat usulan yang banyak, namun justru membebani anggaran,’’ ungkapnya.
Dia tidak menampik jika yang menentukan kuota tetap pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah yang mengusulkan. “Dulu kami mengusulkan sekitar 2.500-an formasi PPPK. Sementara pusat menentukan kuota 2.081 formasi,’’ tambah Nurman.
Ia mengatakan pihaknya sangat mendukung rekrutmen PPPK. Itu karena dengan adanya rekrutmen ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Sekalipun belum menentukan jumlah kuota, namun Nurman kembali menegaskan rekrutmen PPPK memprioritaskan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Menurut dia dua formasi itu yang disiapkan sesuai kebutuhan. (ian/eri/ira/van)
