Di Kota Batu Sedikit karena Angka Kemiskinan Terendah di Jatim
MALANG POSCO MEDIA– Sekolah Rakyat (SR) dipastikan segera beroperasi di Kota Malang dan Kota Batu. Sarana prasarana telah tersedia, calon siswa pun sudah ada. Tinggal Kabupaten Malang yang masih menunggu kabar lanjutan. (baca grafis)
Kepala Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Donny Sandito menyampaikan, setidaknya sudah ada 210 siswa yang mendaftar untuk SR.
Jumlah itu bisa terus bertambah, sebab saat ini masih berlangsung proses verifikasi, sesuai DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).
“Sekarang ini yang sudah mendaftar ada 210 anak. Insya Allah siap masuk Poltekom (Sekolah Rakyat). Kebanyakan kemarin itu dari Kecamatan Blimbing, karena Desil 1 dan Desil 2 yang banyak memang ada di Blimbing,” ungkap Donny, Senin (5/5) kemarin.
Donny menyampaikan, saat ini pihaknya tengah melakukan proses verifikasi terhadap sekitar 7.000 anak yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2. Dari 7.000 anak itu, tidak semuanya berusia sekolah. Sementara ini, masih didapatkan 210 siswa dan jumlah itu sebenarnya sudah melebihi dari jumlah rombel yang dibuka pada awal tahun ajaran di Sekolah Rakyat.
Disampaikan Donny, untuk tahun ajaran pertama pada Juli nanti, rencana awal dibuka dua rombel untuk jenjang SD dan dua rombel untuk jenjang SMP. Tiap rombel, sekitar 25 siswa sampai maksimal 28 siswa. Sehingga diproyeksi nantinya ada 100 siswa yang belajar di tahun ajaran baru.
“Kurangnya 100 lagi, kami minta tambahan rombel. Tapi itu belum nanti ada yang ke BPSDM Jalan Kawi, itu rencananya nanti SMA, dikelola provinsi. Oleh karena itu, kami masih menunggu info lanjut dari pusat bagaimana keputusannya,” terangnya.
Disampaikan Donny, setelah pendaftaran nanti, juga akan ada sejumlah tes yang akan dilalui oleh para calon siswa. Yakni seperti tes psikologi, tes kesehatan dan tes pengetahuan dasar. Donny menegaskan, tes itu bukan sebuah persyaratan tapi merupakan upaya untuk melihat kemampuan siswa dan mengetahui kebutuhan apa yang diperlukan siswa.
“Jadi bukan seperti tes kedinasan, dirangking dan sebagainya, tapi supaya tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka,” jelas dia.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat di Kota Malang diproyeksikan bisa mulai berjalan pada Juli nanti. Proses renovasi gedung rencananya bakal mulai berjalan pada bulan ini dan diperkirakan rampung pada Juni.
Sementara SR di Kota Batu masih minim pendaftar. Tercatat sampai saat ini masih ada 17 pendaftar dari total 75 kuota di angkatan pertama jenjang SMP. Padahal untuk bangunan fisik dan fasilitas sudah ada di Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA) Bima Sakti Kota Batu. Hal itu ditegaskan oleh Kepala Dinsos Kota Batu, Lilik Fariha.
“Terkait SR itu ada beberapa Satker, meliputi Bappelitbangda bagian mensosialisasikan, Dinsos ranahnya mencari calon peserta didik dan Dindik yang bertugas dalam memenuhi tenaga pendidik dan kurikulum,” ujar Lilik kepada Malang Posco Media, kemarin.
“Kami sampai saat ini yang sudah berhasil mencatat 17 peserta didik yang mendaftar di SR dari target 75 peserta didik. Serta ada tambahan dua peserta yang belum bisa masuk sistem dan 12 proses finalisasi. Kemungkinan besok ada tambahan dari panti asuhan,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa SR adalah lembaga pendidikan untuk warga tidak mampu. Artinya untuk warga tidak mampu tersebut yang ingin masuk dan dapat diterima di SR harus tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1 dan 2.
“Dalam proses rekrutmen kemarin ada 100 nama dari Kemensos Desil 1 untuk gelombang pertama. Namun ternyata yang masuk DTSEN tidak semua punya anak kelas 6 SD. Selain itu tidak semua anak mau daftar, kemudian ada yang sudah masuk sekolah lain dan ada yang mondok,” bebernya.
Akhirnya dengan minimnya pendaftar tersebut, Kemensos mengirimkan kembali 100 nama yang masuk dalam DTSEN di gelombang kedua. Yang akhirnya ada 17 orang didapat masuk RS di Kota Batu.
Lebih lanjut Lilik mengatakan bahwa angka kemiskinan Kota Batu termasuk yang terkecil di Jatim yakni 3,06 persen. Sehingga cenderung siswanya sedikit. Faktor lain yang membuat sepi peminat karena masyarakat menilai bahwa Bima Sakti adalah tempat anak bermasalah, sehingga membuat orang tua berpikir dua kali.
“Ketiga konsep SR masih terpisah-pisah, dalam artian kami belum dapat gambaran atau konsep yang utuh. Sehingga ketika ditanya jadwal, kepulangan bagiamana belum mendapatkan informasi yang jelas. Pada akhirnya kami usahakan semampunya untuk menjelaskan,” tandasnya.
Sementara itu, penyelenggaraan SR di Kabupaten Malang belum dapat digelar tahun ini. Itu karena belum ada gedung yang menjadi tempat bernaung untuk penyelenggaraan sekolah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Dr Drs Suwadji mengatakan sesuai arahan dari pemerintah pusat, SR di Kabupaten Malang ikut tahap 2. Setelah seluruh sarana dan prasarana program ini tersedia.
“Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan lahan di Desa Srigonco, kecamatan Bantur. Lahan ini seluas 9,6 Hektare. Di sini rencananya akan dibangun Sekolah Rakyat. Sudah ditinjau Kementerian Sosial maupun Kementerian PU. Rencananya dalam waktu dekat juga ditinjau Menteri Sosial secara langsung,’’ kata Suwadji.
Suwadji mengatakan jika pembangunan gedung SR ini akan dilakukan mulai tahun ini. Hanya saja dia mengaku belum mengetahui pasti kapan pembangunan gedung tersebut mulai dibangun. Itu karena pembangunan gedung semuanya dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Untuk pembangunan gedung, bisa dikonfirmasi lagi ke Bappeda. Kami di Dinas Pendidikan hanya diminta menyiapkan untuk rombongan belajar,’’ urainya.
Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini mengatakan meskipun pendaftaran siswa belum dilakukan, namun pihaknya sudah membuat perencanaan. Yaitu di awal pembukaan nanti pihaknya akan membuka dua rombongan belajar masing-masing jenjang (SD,SMP,SMA).
“Untuk SD satu rombongan belajar diikuti 28 siswa, SMP satu rombel diikuti 32 siswa dan SMA satu rombel diikuti 36 siswa. Tapi ini masih rencana. Pastinya kami masih menunggu pentunjuk teknis (Juknis) dan Petuntuk Pelaksanaan (Juklak) dan aturan dari pusat,’’ ujar mantan Camat Kepanjen ini.
Dia juga ngatakan siswa yang mengenyam pendidikan di SR merupakan warga dari keluarga miskin. “Kami bekerjasama dengan Dinas Sosial untuk pendaftaran sekolah rakyat ini,’’ tambah Suwadji.
Disinggung persiapan saat ini? Suwadji mengatakan menunggu dari pusat. Selain menunggu pekerjaan pembangunan, pihaknya juga menunggu juklak dan juknis pelaksanaan SR.
“Selain itu kami juga akan menyiapkan tenaga pengajar, jika saat penyelenggaraan nanti dari pusat belum ada tenaga pengajar yang diturunkan. Sesuai arahan dari Kementerian Sosial, akan ditunjuk Kepala Sekolah berprestasi di sekitar lokasi sekolah rakyat untuk mengisi sementara sebagau tenaga pengajar dan kepala sekolah,’’ pungkasnya.(ian/eri/ira/van)
-Advertisement-.
