MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Musda Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Jawa Timur digelar mulai 16-17 Maret di Amartha Hills, Kota Batu. Dalam kegiatan yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur mayoritas berada di lingkungan pedesaan.
“Angka kemiskinan di Jawa Timur mayoritas berada di lingkungan pedesaan. Jumlah tersebut dua kali lipat dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Dengan perbandingan angka kemiskinan di perkotaan 7 persen, sedangkan di pedesaan mencapai hampir 14 persen,” ujar Emil.
Dengan permasalahan tersebut, Ia menegaskan agar angka kemiskinan harus diturunkan. Diantaranya dengan strategi penanganan struktural dan lintas sektoral.
“Strategi penanganan struktural bisa dilakukan. Serta ditekankan kerja kolektif lintas sektoral agar menyusun program yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” bebernya.
Karena itu, menurutnya pengentasan kemiskinan bukan hanya urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) saja. Tetapi juga urusan Dindik, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian hingga Dinkes.
“Penanganannya juga tahap demi tahap berbasis sektor. Misalnya bantuan alat pertanian difokuskan pada petani yang masuk kategori pra sejahtera,” tegasnya.
Disisi lalin, Emil memuji kinerja AKD, khususnya bagi kepala desa yang ikut menekan laju angka kemiskinan. Pasalnya AKD, mengacu dari data angka kemiskinan di Jawa Timur berada di kisaran 13,59 persen. Capaian sangat membanggakan karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi penurunan.
“Berkat kerja keras AKD melalui kepala desa, angka kemiskinan turun dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya angka kemiskinan diatas 14 persen hingga 15 persen. Artinya ada pengurangan sebanyak 313 ribu penduduk miskin dengan mayoritas 214 ribu penduduk berada di lingkungan pedesaan,” imbuhnya.
Mantan Bupati Trenggalek tersebut mengungkapkan jika penurunan angka kemiskinan di pedesaan, sejalan dengan meningkatnya produktivitas hasil pertanian, termasuk UKM dan IKM. Serta didorong pula dengan banyaknya desa di Jawa Timur yang naik kelas menjadi desa mandiri. Apalagi status desa mandiri di Jawa Timur terbanyak se Indonesia.
Perlu diketahui bahwa status desa mandiri menunjukkan bahwa sistem dalam mengelola desa oleh pemerintahan desa berjalan dengan baik. Agar pemerintah desa semakin terpacu untuk meningkatkan status desa mandiri, Pemprov Jatim mengucurkan insentif kepada desa mandiri untuk menggenjot pembangunan ekonomi.
“Melalui AKD ini, Pemprov Jatim berharap akan semakin banyak mencetak desa-desa mandiri. Apalagi pembina AKD telah merumuskan beberapa program untuk memacu pertumbuhan ekonomi desa melalui BUMDesmart, Pertashop dan penguatan kesejahteraan desa melalui layanan akses kesehatan,” pungkasnya. (eri)
