MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Aksi intoleransi, radikalisme dan terorisme ditengarai masih ada di tengah masyarakat. Kasus indikasi terorisme, belakangan melibatkan kalangan mahasiswa. Melihat hal itu Universitas Brawijaya (UB) Malang memandang perlu upaya bersama sehingga harus berkolaborasi dan bekerjasama dengan berbagai stakeholder.
Kali ini UB menjalin Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 dengan dirangkaikan Diskusi dan Deklarasi yang digelar di Aula Nuswantara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB Kamis (30/6).
Kerja sama ini punya tujuan utama untuk melakukan suatu upaya preventif atau pencegahan yakni dengan memberikan pemahaman tentang radikalisme intoleransi terorisme dan sebagainya. Mengacu fungsi dunia akademik perguruan tinggi yakni penelitian, pengabdian masyarakat dan pendidikan dan pengajaran, salah satu wujud konkrit kerja sama ini nantinya bakal ada mata kuliah baru untuk membuka wawasan toleransi.
“Dari perspektif pengajaran, akan ada SKS (Satuan Kredit Semester) tentang radikalisme tapi SKS yang tidak masuk dalam transkrip. Pelajaran non-SKS seperti mata kuliah matrikulasi lah. Ini diharapkan mahasiswa bisa memahami itu,” terang Dekan FISIP UB, Dr Sholih Muadi SH M.Si kepada Malang Posco Media, usai diskusi dan deklarasi.
Hal itu dikatakan Sholih begitu penting meski di lingkungan kampus sendiri, khususnya di UB sudah dipastikan tidak ada aktifitas radikalisme. Selain bakal memberi mata kuliah yang bertujuan untuk mencegah radikalisme, Sholih juga mengungkap salah satu wujud kerjas ama itu adalah rencana pembelajaran langsung di Densus 88.
“Kedua, ada program yang dicanangkan oleh Dikti yaitu tentang MBKM (Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka). Ini tadi sudah sepakat secara teknis akan ada semacam tempat magang, tempat belajar di Densus 88,” ungkap Sholih.
Untuk kerjasama ketiga yakni meliputi kegiatan penelitian. Dikatakan Sholih, dari mahasiswa dan dosen UB sendiri sebenarnya ada banyak yang konsen dalam bidang radikalisme. Maka kerjasama ini pun nantinya juga bakal saling membantu dengan pemerintah dalam menambah ilmu dan wawasan khususnya untuk permasalahan radikalisme.
“Kemudian berkaitan dengan pengabdian masyarakat, untuk dosen dan mahasiswa turut serta dalam bagaimana mensosialisasi paham intoleran. Ini yang paling penting untuk di lakukan di kampus kita,” tegas Sholih.
Rektor UB Prof Widodo S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc juga mengatakan pihaknya memastikan di kampus UB tidak ada aktifitas yang mengarah radikalisme. Sebab setiap aktifitas mahasiswa atau dosen harus sepengetahuan dan izin Bidang Kemahasiswaan. Terlebih selama ini, UB terus berupaya memaksimalkan agenda mengantarkan mahasiswa dengan mindset global.
Meski demikian, Direktur Pencegahan Densus 88 Kombes Pol Ami Prindani S.I.K., M.Si sebagai narasumber dalam diskusi dan deklarasi itu menyebut civitas kampus harus waspada terhadap beberapa hal yang bisa menjerumuskan dalam paham radikalisme.
“(Contoh) Pola melalui media sosial. Mahasiswa jangan sembarangan buka Youtube video ceramah-ceramah, ternyata salah. Artinya salah guru salah pengajian. Kalau sudah masuk ke kelompok mereka, mereka akan kunci dia supaua tidak melihat lain kemudian menarik yang lainnya,” sebut Kombes Ami.
“Kedua bisa melalui dosen radikal. Jangankan mahasiswa, dosen pun banyak yang kita tangkap. Kalau sudah terpapar, dia berusaha menyebarkan pemahamannya kepada mahasiswa dan lainnya,” sambungnya.
Melihat fakta tersebut, maka tidak dapat dipungkiri di beberapa daerah di Indonesia, kampus diindikasi masih menjadi salah satu tempat adanya radikalisme. Maka perlu diwaspadai dan diawasi beberapa kegiatan di kampus, misal di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) hingga di lembaga dakwah kampus
“(Contoh) Tujuannya naik gunung namun di atas menyebutkan halaqoh pengajian, nanti lama lama temannya ikut. Naik gunung sendiri buat jaringan teror merupakan bagian persiapan, persiapan fisik sebelum melakukan aksi. Kemudian di masjid masjid kampus, dikuasai oleh mereka. Bisa melalui pengajian lain di luarnya juga,” tandasnya. (ian/udi)
