MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU- Daya beli masyarakat melemah. Kondisi tersebut dirasakan diberbagai sektor, termasuk sektor pariwisata Kota Batu. Penurunan ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta keberlangsungan dunia usaha setempat.
Penurunan daya beli itu dikarenakan beberapa hal, utamanya adalah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk pengurangan kegiatan pertemuan di hotel-hotel yang turut memperlambat perputaran ekonomi bagi pelaku usaha seperti hotel dan restoran.
Ketua Dewan Pimpinan Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batu, Suryo Widodo, menyatakan bahwa situasi saat ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Turunnya daya beli masyarakat dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dapat berdampak negatif terhadap dunia usaha serta memperlambat laju pertumbuhan ekonomi,” ujar Suryo kepada Malang Posco Media, Senin (23/6) kemarin.
Suryo mengusulkan agar pemerintah, baik pusat maupun daerah, segera mengambil langkah konkret dengan menurunkan sejumlah jenis pajak.
“Langkah ini penting agar pelaku usaha dapat kembali bernafas. Penurunan pajak seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan beberapa komponen dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) harus segera dipertimbangkan,” jelasnya.
Menurutnya, penurunan pajak akan berdampak langsung terhadap harga barang dan jasa. Karena pajak dititipkan oleh konsumen kepada pelaku usaha, ketika tarif pajak diturunkan maka harga akan menurun dan daya beli masyarakat berpotensi pulih. Hal ini pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan PAD. “Sebaliknya, jika pajak tetap tinggi sementara daya beli masyarakat terus menurun, maka PAD pun akan terdampak,” tegasnya.
Suryo juga menyoroti ketimpangan dalam sistem perpajakan di Kota Batu. Ia mencontohkan, hotel dikenakan pajak sebesar 10 persen, sedangkan hunian lain seperti vila dan homestay belum dikenakan pajak serupa. Ketidakseimbangan ini, menurutnya, menambah beban bagi pelaku usaha formal. “Kondisi ini memaksa pelaku usaha untuk mengencangkan ikat pinggang. Bila tidak segera diantisipasi, dikhawatirkan akan memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ungkapnya.
Meski hingga saat ini belum terjadi PHK di Kota Batu, ia menegaskan bahwa potensi tersebut perlu diwaspadai dan segera dicari solusinya. Lebih lanjut, Suryo mengingatkan bahwa krisis global, seperti konflik antara Iran dan Israel, turut mempengaruhi perekonomian nasional. Konflik ini bisa menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, yang pada akhirnya berdampak pada lonjakan harga barang dan jasa secara luas.
“Jika harga minyak naik, maka biaya produksi dan distribusi pun ikut meningkat. Harga kebutuhan pokok melambung, inflasi meningkat dan lebih parahnya beban hidup masyarakat akan bertambah berat,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika kondisi global yang tidak menentu ini menyebabkan investor menunda ekspansi, maka potensi penciptaan lapangan kerja juga akan terhambat. “Dalam situasi sulit seperti sekarang, pemerintah harus menjaga agar perekonomian tidak tumbang dan dunia usaha tetap berjalan. Kami berharap pemerintah daerah bisa segera menurunkan pajak sebagai langkah konkret untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah,” pungkasnya. (eri/udi)
