HMI Tuntut Pengesahan RUU Perampasan Aset
MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Gelombang aksi unjuk rasa kembali berlangsung di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (1/9) kemarin. Dua kelompok mahasiswa menggelar demo di waktu berbeda. Pagi, Aliansi Rakyat Tertindas (ART) menggelar aksi di depan Balai Kota menyuarakan soal kasus pembunuhan aktivis, pelindasan Affan Kurniawan hingga Tragedi Kanjuruhan. Siangnya, giliran Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turun ke jalan menyuarakan aspirasi secara damai tanpa bentrokan maupun tindakan anarkis.
Pantauan Malang Posco Media, aksi digelar belasan mahasiswa HMI Universitas Merdeka Malang sekitar pukul 14.30 WIB di pintu keluar gedung dewan. Mereka membawa bendera organisasi dan poster kritik kondisi bangsa, lalu membubarkan diri dengan tertib usai orasi. Tak lama berselang, sekitar 40 mahasiswa HMI Cabang Malang menggelar aksi serupa di pintu masuk sisi selatan gedung. Massa secara bergantian berorasi, menuntut anggota DPR bekerja sesuai hati nurani rakyat.
“Jangan sampai ada penyusup di antara kita, jangan ada provokasi. Undang-undang Perampasan Aset harus segera disahkan demi rakyat,” tegas salah satu orator.
Koordinator lapangan aksi, Husnin, juga mengajak aparat yang berjaga untuk bersama-sama mendoakan almarhum Affan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dalam bentrokan di Jakarta beberapa hari lalu. Ia menilai kasus serupa tak boleh terulang, khususnya di Kota Malang.
“Mari kita doakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya. Jangan sampai aparat hadir membawa masalah, mereka seharusnya menjadi penenang dan pelindung rakyat,” ujarnya.
Situasi semakin ramai saat Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, bersama sejumlah pimpinan fraksi keluar menemui massa aksi. Ia menerima aspirasi mahasiswa dan berjanji meneruskannya ke DPR RI.
“Alhamdulillah, hari ini (kemarin, red) kondusif, tak ada anarkis, aspirasi disampaikan dengan baik. Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Ada dua tuntutan berbeda, tapi intinya sama: pengesahan RUU Perampasan Aset dan isu HAM. Semua fraksi mendukung aspirasi ini untuk diteruskan,” ujar Amithya.
Aksi yang dikawal ratusan personel TNI-Polri itu juga dijaga ribuan elemen masyarakat. Kehadiran mereka dinilai sebagai wujud kesadaran menjaga kondusivitas Kota Malang. Amithya menambahkan, kritik mahasiswa terkait kinerja dewan juga bisa diaplikasikan di tingkat DPRD. “Kami sedang melakukan efisiensi dan peningkatan kinerja. Pelayanan tetap normal, hanya ada beberapa agenda yang kami reschedule karena bersamaan dengan aksi,” jelasnya.
Ia menegaskan kondisi Kota Malang tetap kondusif meski sempat beredar kabar berlebihan di masyarakat. “Kami bersyukur Malang aman, tidak ada bentrok. Kehadiran masyarakat menjaga aksi ini sangat positif untuk menciptakan suasana damai,” pungkasnya. (rex/aim)
