MALANG POSCO MEDIA – Prestasi memang wajib diraih. Karena prestasi itu sangat membanggakan, baik bagi atlet, pemerintah daerah apalagi negara. Namun bila atlet sampai gagal berlomba karena dianulir, maka ini bukan prestasi membanggakan. Ini justru kasus yang memalukan apalagi statusnya tuan rumah.
Dianulir alias dibatalkannya enam atlet Cabor Dayung Kabupaten Malang oleh Dewan Hakim Porprov IX Jatim 2025 adalah tamparan keras bagi atlet, pengurus dan pemerintah daerah setempat. Betapa tidak, berdasarkan Keputusan Dewan Hakim Porprov Jatim IX 2025 Nomor: 3/DH-PORPROV IX/2025 ada enam atlet yang dianulir.
Yaitu Daniel Ryo Saputro Aji, Fachrul Putra Satria, Komang Laksana Armandanu, Muhammad Fairuzzaki, Reyza Emeraldi Kurniansyah, dan Salma Meisyaroh. Padahal mereka dijadwalkan akan bertanding pada beberapa kategori rowing, kayak dan perahu naga pada 18-21 Juni di Bendungan Lahor Karangkates Sumperpucung.
Ketua Umum Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Kabupaten Malang sudah membantah bahwa atletnya bukan orang Surabaya. Mereka dibina oleh Kabupaten Malang dan mendapatkan anggaran. Upaya banding pun dilakukan. Karena opsi mengganti atlet sudah tak memungkinkan karena waktu yang mepet.
Kasus dianulirnya enam atlet dayung ini bisa menjadi ‘pembuka’ kemungkinan kasus-kasus serupa di cabor-cabor yang lain. Dewan Hakim Porprov IX Jatim 2025 harus bersikap adil dan lebih menelisik lebih dalam lagi seluruh dokumen para atlet di semua cabor. Jangan hanya karena status tuan rumah terus kemudian dipelototi lebih detail, sementara yang bukan tuan rumah tak didetili.
Demi meraih prestasi, kasus ‘pembajakan’ atlet bukanlah hal baru. Bukan soal tuan rumah atau bukan tuan rumah. Masing-masing daerah punya ambisi mendapatkan prestasi terbaik dalam gelaran Porprov. Solusi tercepat meski biaya mahal adalah ‘membajak’ atlet daerah lain demi meraih emas, perak atau perunggu. Ini yang harus menjadi atensi serius Dewan Hakim Porprov. Bila atlet salah satu cabor diputuskan dianulir, maka semua cabor harus ditelisik dengan kasus yang sama. Jangan sampai tidak adil. Reputasi Porprov dipertaruhkan untuk masa depan. Siapa pun memang tak boleh suudzon. Tapi Pemerintah daerah juga punya ambisi emas. Maka perlakukan semua atlet cabor dengan adil.(*)
