Semuanya PPPK, 271 di Pemkot Malang, 303 untuk Pemkot Batu
Pemkab Malang Tunggu Pengumuman
MALANG POSCO MEDIA- Pemkot Malang dan Pemkot Batu mendapat jatah kuota 574 lowongan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Semuanya untuk kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Waktu seleksi rencananya dibuka September bulan depan.
Jumlah lowongan calon abdi negara kategori PPPK untuk Pemkot Malang sebanyak 271 formasi. Rinciannya 200 tenaga guru, 50 tenaga kesehatan dan 21 orang tenaga teknis.
Ini berdasarkan Surat Keputusan MenPan RB No: 546 Tahun 2023. Keputusan itu disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi Pengadaan ASN dan Uji Publik Undang-Undang ASN di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (3/8) lalu.
Wali Kota Malang Drs H Sutiaji menjelaskan meski belum mencukupi kebutuhan pegawai setidaknya sudah bisa mengatasi kebutuhan ASN di Pemkot Malang tahun 2023 dan ke depannya.
Ia mengatakan juga tidak mempermasalahkan kuota yang didapatkan. Karena bagian yang terpenting yakni proses pengadaan ASN sesuai pedoman yang sudah ditetapkan BKN selaku panitia seleksi nasional (panselnas).
“Dan memang kuota yang didapatkan ini sesuai dengan usulan kebutuhan yang sudah diserahkan. Saat ini kebutuhan Kota Malang difokuskan pada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang semuanya dari jalur PPPK, demikian juga dari tenaga teknis yang juga berasal dari jalur yang sama,” jelas Sutiaji.
Orang pertama di Pemkot Malang ini mengatakan bahwa dinamika birokrasi berkembang sangat dinamis. Reformasi birokrasi yang mengedepankan penyederhanaan organisasi berdasarkan kebutuhan menuntut ASN berorientasi pada outcome.
Sehingga Sutiaji meminta ASN khususnya di lingkungan Pemkot Malang siap menyambut birokrasi yang minim struktur kaya fungsi.
“Dan memang kebutuhan dari dulu banyak di bidang pendidik. Tahun ini mendapat kuota yang banyak untuk tenaga pendidik. Semoga bisa memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang ada saat ini,” kata dia.
Sementara soal pembukaan pendaftaran dan proses pembukaan lowongan, Sutiaji mengatakan pemerintah pusat melalui BKN akan segera mengumumkannya secara resmi. Saat ini Pemkot Malang sedang menunggu petunjuk teknis (juknis).
Sementara itu Pemkot Batu mendapat jatah 303 formasi PPPK. Itu ditegaskan Kepala BKPSDM Kota Batu Muhammad Nur Adhim.
“Kamis lalu (3/8) kami rapat dengan Kemenpan RB terkait formasi ASN dan PPPK. Pemkot Batu mendapat kuota PPPK sebanyak 303,” ujar Adhin kepada Malang Posco Media.
Lebih lanjut dari kuota tersebut, seluruhnya untuk formasi PPPK teknis. Artinya untuk formasi tenaga kesehatan dan guru di tahun ini tidak ada. Meskipun dari Kemenpan RB juga membuka PPPK untuk tenaga guru dan PPPK tenaga kesehatan secara nasional
“Jadi 303 formasi di Kota Batu untuk tenaga teknis. Sedangkan untuk proses seleksi PPPK akan dimulai pada September 2023,” bebernya. Saat ini pihaknya mencatat ada 436 tenaga honorer di Pemkot Batu. Untuk tenaga tenaga harian lepas (THL) sejumlah 2.009 pegawai.
Sedangkan jumlah ASN di Pemkot Batu 2.998 orang. Kemudian ditambah PPPK 147 orang.
Berbeda dengan Pemkab Malang. BKPSDM Kabupaten Malang belum mengumumkan total kuota formasi ASN yang disetujui pemerintah pusat. Ini karena surat dari Kemenpan RB saat ini belum turun dari Bupati Malang H Sanusi.
“Saat ini surat masih kami ajukan ke bapak Bupati belum turun. Sehingga belum bisa menyebutkan kuota formasi yang disetujui,’’ kata Kepala BKPSDM Kabupaten Malang Dr Nurman Ramdansyah SH M.Hum.
Namun demikian, Nurman berharap kuota formasi yang disetujui pemerintah pusat tidak berbeda dengan formasi yang diusulkan. Sebelumnya Pemkab Malang mengusulkan 2.855 formasi PPPK tahun 2023.
Rinciannya Jabatan Fungsional Guru 1.982, Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 457, Jabatan Fungsional Tenaga Teknis 416.
Dia berharap kuota yang disetujui itu lebih dari pemerintah pusat berdasarkan kebutuhan pegawai. Saat ini Pemkab Malang
kekurangan pegawai. Jumlahnya mencapai 5.800 lebih. Angka ini diperoleh dari Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2022 lalu.
“Setiap bulan ada ASN yang pensiun. Rata-rata yang pensiun 75 orang setiap bulan, per tahun 900 orang. Makanya kami berharap kuota yang disetujui lebih dari yang kami usulkan,’’ ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menetapkan sebanyak 572.496 formasi ASN tahun 2023.
Menpan RB Azwar Anas menyebutkan jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi dengan pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN.
Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK.
Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK guru, 154.724 PPPK tenaga kesehatan, dan 42.826 PPPK teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. (ica/eri/ira/ntr/van)
