Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang 2 tahun 2023 Kabupaten Malang digelar Minggu (14/5). Pesta demokrasi tingkat desa ini diikuti 172 Calon Kepala Desa (Cakades) dari 56 desa di 26 kecamatan se Kabupaten Malang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang Eko Margianto menjelaskan dari Cakades 172 orang tersebut, incumbent sebanyak 46 orang. Mereka merupakan kepala desa periode sebelumnya yang maju kembali.
“Incumbent yang baru satu dua kali periode boleh maju kembali. Karena secara aturan kepala desa boleh menjabat sebanyak tiga periode. Dengan masing-masing periode enam tahun,’’ kata Eko.
Disinggung dengan persiapan? Eko mengatakan semuanya sudah siap dan tinggal pelaksanaan saja.
“Tahapan Pilkades sudah dimulai sejak awal tahun 2023 lalu. Dimulai dengan pembentukan panitia, pendaftaran calon, penetapan calon, pembentukan PPS sampai dengan kampanye yang dilaksanakan tanggal 8-10 Mei lalu. Selanjutnya masuk masa tenang mulai tanggal 11 Mei, dan pemilihan sendiri akan digelar Minggu (14/5),’’ tambah Eko.
Mantan Camat Singosari ini juga mengatakan, sebelum kampanye para calon kades ini juga sudah melakukan deklarasi damai. Deklarasi damai ini digelar di Polres Malang, bersamaan dengan pelantikan anggota tim Saber Judi Sabtu (6/5) lalu.
“Seluruh calon kepala desa sudah sepakat, yaitu siap menang dan siap kalah. Kesepakatan itu ditandai dengan pembacaan deklarasi damai yang digelar beberapa waktu lalu di Mapoles Malang,’’ tambah Eko.
Disinggung dengan daerah rawan? Eko mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Dimana Polri sudah melakukan pemetaan wilayah yang rawan konflik.
“Ya ada dua desa. Yaitu satu di wilayah Kecamatan Bantur satu lagi di Kecamatan Dampit. Ini terus kami lakukan pemantauan, dan terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Sejauh ini masih aman, semoga sampai dengan pelaksanaan nanti juga berjalan aman lancar dan kondusif,’’ tambahnya.
Eko mengatakan jika untuk gelaran Pilkades ini sendiri digelar dengan biaya yang cukup mahal. Yaitu Rp 5.6 Miliar. Anggaran Pilkades ini dicover langsung oleh APBD Pemerintah Kabupaten Malang. Menurut mantan Camat Tajinan ini, mahalnya biaya Pilkades tak lain karena polanya berbeda.
“Kalau dulu panitia hanya membuat satu TPS. Tapi sekarang tidak. TPS dibuat banyak, dan masing-masing TPS berisi maksimal 500 pemilih,’’ urainya. Sesuai dengan ketentuan itu, Eko satu desa yang menyelenggarakan Pilkades bisa memiliki hingga 16 TPS.
“Total TPS ada 705 tersebar di wilayah Kabupaten Malang, atau di desa-desa yang menggelar Pilkades,’’ urai Eko.
Sekalipun dalam satu desa memiliki banyak TPS, tapi Eko mengaku tidak membatasi panitia saat pelaksanaannya hari ini. Panitia diperbolehkan membuat sesuatu yang kreatif, yang itu bisa merangsang pemilih untuk datang.
“Tidak ada aturan dalam Perbub untuk TPS. Monggo silahkan saja jika panitia membuat sesuatu yang berbeda, yang kreatif jika tujuannya untuk menarik minat pemilih tidak masalah,’’ tambahnya.
Yang pasti, Eko berharap pelaksanaan Pilkades Kabupaten Malang ini berlangsung aman dan nyaman, dan berlangsung secara kondusif, selanjutnya terpilih pemimpin uang mumpuni, pemimpin yang mengayomi dan bisa membuat perubahan kemajuan pembangunan di wilayahnya. (ira/bua/mpm)
