Sekolah Swasta
MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Rencana sekolah gratis untuk sekolah swasta terus dimatangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Bahkan terbaru, pembahasan tentang masalah itu kini sudah mencapai 70 persen.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Suwarjana menjelaskan, program sekolah swasta gratis ini salah satunya adalah untuk mengurai permasalahan zonasi, dimana masyarakat masih banyak yang kesulitan mengakses sekolah di dekat rumahnya. Masyarakat lebih memilih sekolah negeri yang notabene gratis dibandingkan sekolah swasta yang ada di dekat rumahnya.
“Ada 57 kelurahan di Kota Malang, tapi SMP negeri baru ada 30. Kalau idealnya, ada 57 sekolah. Kota Malang ini kan kota pendidikan, banyak berdiri sekolah swasta. Ke depan kami punya program semoga terealisasi, kami akan gratiskan sekolah swasta,” ungkap Suwarjana kepada Malang Posco Media, kemarin.
Menurut Suwarjana, sekolah negeri, baik SD maupun SMP negeri di Kota Malang, bisa gratis lantaran dari tenaga pendidik atau guru, telah diakomodasi gajinya dari APBD. Sementara sekolah swasta biasanya penggajiannya dari yayasan. Untuk rencana sekolah swasta gratis ini, pihaknya mengaku masih mengkaji dan menghitung berapa kebutuhan sekolah yang nantinya mampu difasilitasi oleh pemerintah. Namun demikian, tentu akan ada konsekuensi bila sekolah swasta telah difasilitasi oleh pemerintah.
“Kalau mereka mengambil gaji guru ini, otomatis biaya sekolah harus digratiskan. Saya yakin tidak semua sekolah swasta ambil. Apalagi swasta yang bayarannya mahal, kan tidak mungkin. Dari 80 SMP swasta dan 80-an SD swasta, yang ambil paling 50 persen, tidak terlalu banyak. Kami kaji pasti bisa,” bebernya.
Sejauh ini, berdasarkan catatan yang ada, pihaknya mendata ada sekitar 2.500 guru yang ada di sekolah tingkat SD dan SMP swasta di Kota Malang. Asumsi awal, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 40 Miliar hingga Rp 50 Miliar untuk ‘menggratiskan’ sekolah swasta.
Terkait SDM tenaga pendidik atau guru di sekolah swasta itu, Suwarjana juga mengaku akan memastikan terlebih dahulu kualitasnya. Sehingga meskipun sekolahnya nanti bisa gratis tapi tidak justru buruk pendidikan yang diberikan.
“Tentu kami juga harus mencari guru yang bagus dan kredibel. Harus kami tes, kelayakannya. Kajian kami sudah 70 persen. Mudah mudahan tahun ajaran baru nanti mulai realisasi,” tutup Suwarjana. (ian/udi)
