MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai oleh Fraksi PKS Kota Batu menyengsarakan rakyat. Sehingga hal tersebut membuat Fraksi PKS Kota Batu menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi.
“Menyikapi kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan BBM bersubsidi, Fraksi PKS Kota Batu menolak dengan tegas. Pasalnya dengan kenaikan BBM bersubsidi secara otomatis menambah beban hidup masyarakat, terutama di Kota Batu,” ujar Ketua Fraksi PKS Kota Batu, Ludi Tanarto.
Ia menjelaskan, selama ini masih banyak masyarakat Kota Batu yang penghasilan dibawah UMR. Sehingga dengan kenaikan harga BBM beban hidup rakyat akan semakin tinggi.
“Kami meminta dengan dengan berbagai alasan itu agar Pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut. Apalagi belum berselang Pemerintah juga menaikkan tarif PPN 1 persen. Sehingga akumulasi kenaikan PPN, BBM bersubsidi dan belum pulihnya perekonomian akibat pandemi akan memperparah penderitaan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi A DPRD Kota Batu ini menerangkan bahwa dengan kenaikan BBM seharusnya Pemerintah memberikan treatment seperti bantuan. Khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan beban hidup yang semakin berat.
“Kalau bicara treatment, Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan BLT pengganti BBM. Tapi seperti hak dasar seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bisa dibebaskan (gratis,red). Sehingga masyarakat tidak akan sangat diberatkan dengan kenaikan BBM,” terangnya.
Selain memastikan hak dasar tersebut, ketika Pemerintah menaikkan BBM bersubsidi, Pemerintah seharusnya memperkuat sistem terlebih dahulu agar penyaluran BBM tepat sasaran. Artinya melalui My Pertamina atau di setiap SPBU bisa menjaring mana kendaraan yang layak menggunakan BBM bersubsidi atau tidak.
“Bukan hanya memperkuat sistem. Seharusnya penerima BLT BBM juga harus tepat sasaran. Ini mengacu dari BLT saat pandemi yang banyak tidak tepat sasaran karena data tidak pernah update,” ungkap warga Junrejo ini.
Dengan kenaikan harga BBM ini, Ludi juga menilai bahwa Pemerintah menerapkan ekonomi liberal atau sistem perekonomian yang mengacu pada pasar. Bukan ekonomi Pancasila. Pasalnya menurut Ludi, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi perekonomian di dalam sistem ini akan mengacu pada ekonomi pasar.
Diungkap Ludi bahwa harga BBM di Indonesia tidak bisa dibandingkan BBM di luar negeri. Karena menurutnya di luar negeri sistem sudah tertata rapi dan semua fasilitas hak dasar telah disiapkan dan dipastikan pemerintah. Itu yang belum ada di Indonesia.
“Kalau disini rakyat masih berjuang sendiri, kemakmuran disparitas masih tinggi, jurang penghasilan berbeda jauh. Kalau harus dipukul rata saya pikir kurang pas,” imbuh Ludi.
Ia juga menegaskan bahwa penolakan BBM bukan konteks oposisi. Namun pihaknya akan menolak jika kebijakan pemerintah tidak memihak ke masyarakat seperti kenaikan BBM. Karena Ia melihat pemerintah belum memberikan hak dasar bagi rakyat dan rakyat masih memiliki beban hidup luar biasa.
“Penolakan ini juga merupakan aspirasi dari masyarakat. Penolakan ini juga kami sampaikan ke DPRD provinsi dan DPR RI. Mengingat akibat kenaikan BBM bersubsidi berdampak pada semua sektor, khususnya rakyat yang ada di bawah,” pungkasnya. (eri/nug)
