MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Rembuk Stunting ‘Aksi Penurunan Stunting’ digelar Pemkab Malang di Kepanjen, kemarin. Kegiatan ini diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, dan dihadiri Bupati Malang, Drs HM Sanusi dan Wakil Bupati Malang, Drs Didik Gatot Subroto, SH, MH.
Dalam sambutannya, Sanusi mengatakan untuk menyelesaikan kasus stunting tidak bisa dilakukan sendirian. Namun harus ada dukungan semua pihak. Lantaran itulah dia mengatakan adanya rembuk stunting ini diharapkan dapat membangun komitmen bersama di lingkungan Pemkab Malang, maupun pihak swasta di bidang Corporate Social Responsibility (CSR).
Politisi PDIP ini juga menegaskan, untuk menuntaskan stunting tidak hanya tanggung jawab tenaga kesehatan atau Dinas Kesehatan. Dia pun berharap, tahun 2023 mendatang, Kabupaten Malang Zero Stunting. “Rembuk stunting ini urusan bersama. Harus ada perlakuan intensif terhadap balita yang mengalami stunting dan terus pendampingan,” harapnya.
Sanusi menyebutkan per Agustus 2022, stunting yang tercatat di Kabupaten Malang ada 6.600 kasus, setelah sebelumnya mencapai angka 11 ribu di awal Januari. “Kalau nanti di Kabupaten Malang bisa zero stunting, maka bisa menjadi pola nasional,” urainya. Dia juga tidak segan menegur camat yang angka stunting di wilayahnya masih tinggi.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Didik Gatot Subroto mengatakan pihaknya sudah membentuk 2.044 tim pendamping keluarga atau sebanyak 6.132 petugas untuk upaya percepatan penurunan angka stunting ini. Mereka terdiri dari unsur kader KB, TP PKK dan Tenaga Kesehatan.
Para petugas tersebut sudah melakukan analisa terhadap situasi yang ditentukan berdasarkan jumlah Balita stunting dan khusus 2022 untuk 50 desa. “Merencanakan kegiatan bersama dinas terkait, saling support dengan program kerja yang secara khusus diarahkan ke 50 desa yang hari ini diprioritaskan percepatan penurunan stunting,” tandasnya. (ira/mar/adv)
