MALANG POSCO MEDIA- MALANG- Koperasi Desa Merah Putih Desa Randugading Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang secara resmi beroperasi, Kamis (26/6/25) sore tadi. Koperasi Merah Putih ini diresmikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto.
Didampingi Bupati Malang HM Sanusi, Yandri berkeliling melihat mini market koperasi dan melihat stok kebutuhan masyarakat. Ia menemukan bahwa gas LPG 3 Kg dan Pupuk belum tersedia.
“Setelah ini langsung ya, gas LPG 3kg dan pupuk didistribusikan langsung dari Pertamina dan Pupuknya dari Pupuk Indonesia. Tadi saya lihat itu belum ada, ini kan yang dibutuhkan di sini,” papar Yandri.
Ia mengatakan itulah kegunaan koperasi merah putih. Program yang dibuat oleh Presiden RI Prabowo ini dikatakan Yandri, dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya di desa. Yang di dalamnya bisa dikelola perangkat desa sendiri dengan harga lebih murah dari pasaran. Tidak itu saja, koperasi merah putih akan dikerjasamakan dengan bank bank Himbara.
Bank Himbara, salah satunya di Koperasi Merah Putih Randugading Tajinan yakni BRI, akan menyupport kebutuhan pendanaan modal. Masyarakat akan diberi layanan pinjaman untuk membangun usahanya sendiri.
“Ini untuk menekan kasus warga terjerat rentenir. Di sini nanti langsung kerjasama dengan Bank Himbara, memberikan bantuan modal dengan bunga yang kecil. Jadi masyarakat jangan lagi ke rentenir,” papar Yandri.
Ditegaskannya lagi, dengan diresmikannya Koperasi Merah Putih Randugading Tajinan ini menjadikan Kabupaten Malang menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki koperasi merah putih yang sudah resmi berbadan hukum. Untuk itu ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Malang khususnya di Desa Randugading bisa memanfaatkan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini.
Menambahkan, Bupati Malang HM Sanusi mengungkapkan akan lebih banyak lagi koperasi merah putih di Kabupaten Malang yang akan resmi berbadan hukum. Ia menegaskan pembinaan dari Pemkab Malang untuk terbentuknya koperasi merah putih tengah digencarkan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden dan Pak Menteri tadi, kami pemda harus merealisasikannya. Ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat di desa mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan pokok langsung dari pemerintah pusat,” pungkas Sanusi. (Ica/lim)
