MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Timur terkait adanya polemik dalam cabor anggar saat Porprov Jatim, Juli kemarin. Akibat adanya dualisme pada organisasi keolahragaan, sejumlah atlet yang telah bertanding ternyata tidak bisa menerima medali resmi dan bonus karena pertandingan tidak diakui.
Padahal, seluruh atlet anggar ini keikutsertaannya telah didasari oleh SK Gubernur Jatim dan SK KONI. Oleh karenanya, Kepala Disporapar Kota Malang Baihaqi menyampaikan, pihaknya tetap akan mengupayakan adanya bonus sebagai bentuk apresiasi karena telah bertanding.
“Tetap nanti ada perhatian bagi adik-adik yang sudah meraih prestasi walaupun belum diakui. Tetap Pemkot Malang mendorong untuk memberikan apresiasi. Jadi apresiasi dalam bentuk kesejahteraan, ya semacam penghargaan seperti bonus,” ujar Baihaqi, Selasa (12/8).
Baihaqi menyebut, apresiasi berupa bonus ini penting. Sebab para atlet tersebut merupakan aset yang berharga bagi Pemkot Malang, dalam hal ini di bidang olahraga Anggar. Ia tidak ingin Kota Malang kehilangan atlet atlet Anggar yang berbakat.
“Besarnya (bonus) belum tahu, tapi tetap kami siapkan. Kami berikan sebagai semangat supaya motivasinya adik adik tidak jatuh gara gara masalah itu. Tetap kami jaga karena mereka adalah aset kita,” tutur dia.
Dualisme organisasi penyebab terjadinya persoalan ini sudah menjadi catatan agar di kemudian hari tidak sampai terjadi lagi. Adanya dualisme ini sangat merugikan para atlet yang notabene tidak tahu apa-apa terkait berbagai kepentingan yang ada di dalamnya. Hak dan kehormatan atlet harus dikembalikan.
“Jangan sampai dualisme cabor seperti ini terjadi lagi karena atlet yang akan dirugikan. Persoalan administrasi cabor harus sudah tuntas dan klir sebelum cabor itu dipertandingkan,” tandasnya. (ian/aim)
