MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang terus mendorong pemerintah desa untuk mengurus izin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimilikinya. Selain berkekuatan hukum, BUMDes yang telah berbadan hukum juga lebih leluasa dalam pengelolaannya.
Hal ini disampaikan Kepala DPMD Kabupaten Malang, Eko Margianto. Dia menjelaskan bahwa dari 378 desa di Kabupaten Malang, hanya 375 desa yang memiliki BUMDes. Dari jumlah tersebut, baru 45 BUMDes yang sudah mengantongi sertifikat badan hukum.
“Dari laporan yang kami terima, 156 BUMDes saat ini sedang berproses pengurusan sertifikat badan hukum di Kementerian Desa. Sedangkan sisanya, masih melengkapi berkas. Ini yang terus kami dorong,” katanya. Eko menambahkan, selain sudah menjadi aturan, BUMDes yang mengantongi sertifikat badan hukum, lebih mudah dalam mengembangkan bisnis.
“Karena dengan telah mengantongi sertifikat badan hukum, maka BUMDes pun mudah menjalin kerjasama dengan mitra dan tentu memudahkan BUMDes berkembang. Itulah yang terus kami sampaikan kepada desa-desa yang saat ini masih berproses pengurusan badan hukum untuk BUMDes yang dimiliki,” ungkapnya.
Salah satu BUMDes yang sudah memiliki sertifikat badan hukum adalah adalah BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujon Kidul. BUMDes ini mengelola beberapa unit usaha. Salah satunya adalah Cafe Sawah.
“Kerjasama BUMDes Sumber Sejahtera dengan pihak luar pun terus berlanjut, sehingga tidak hanya BUMDes nya yang maju, Desa Pujon Kidul pun juga maju dengan pendapatan desanya yang luar biasa. Kondisi ini juga dapat ditiru oleh BUMDes lainnya di Kabupaten Malang,” kata Eko.
Selain itu, Eko pun juga terus mendorong BUMDes untuk kreatif dan inovatif, selain mendapatkan sertifikat badan hukum. Dia meminta BUMDes tidak ragu menggali potensi yang ada di desanya. “Gali potensi secara maksimal. Jika BUMDesnya bagus, maka saya yakin desanya pun maju, dan kesejahteraan masyarakatnya pun lebih baik,” tandas dia. (ira/mar)
