MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Semua fraksi di DPRD Kota Malang menerima dan menyetujui Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Penandatanganan keputusan itu dilakukan di Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (10/7) sore kemarin.
Meskipun seluruh fraksi menyetujui, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh eksekutif selama lima tahun kedepan. Yakni Pemkot Malang harus bisa mandiri fiskal dan tidak bergantung pusat, dengan memaksimalkan potensi PAD. Bahkan, salah satu fraksi, yakni Fraksi Nasdem-PSI secara tegas meminta kepada Pemkot Malang agar bisa menerapkan Frugal Living atau gaya hidup hemat ke depannya.
“Dalam aspek belanja daerah, perlu dibudayakan Frugal Living. Hidup hemat tapi tetap produktif, orientasi pada hasil dan untuk masa depan. Karena kalau dari mandatory, rasio belanja pegawai mestinya hanya 30 persen, sementara saat ini sudah 50 persen. Kami tidak masalah asal pelayanan publik ditingkatkan,” tegas Dito Arif Nurakhmadi, Ketua Fraksi Nasdem-PSI saat paripurna kemarin.
Menurut Dito, Pemkot Malang masih perlu meningkatkan PAD dengan lebih maksimal agar bisa mandiri secara fiskal. Bisa memaksimalkan sektor pendapatan yang masih kurang optimal, hingga memanfaatkan aset daerah untuk menambah pendapatan. Beragam cara bisa dilakukan, asalkan ada semangat atau spirit untuk mewujudkan peningkatan PAD.
“Harus ada spirit kewirausahaan birokrasi. Jadi bagaimana layanan publik menjadi sebuah prioritas, namun juga memikirkan optimalisasi potensi pendapatan. Bisa memaksimalkan aset bekerjasama pihak lain, termasuk memaksimalkan pajak dan retribusi supaya target PAD jauh lebih optimis,” tegas dia.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita berharap Pemkot Malang bisa benar-benar mengimplementasikan RPJMD lima tahun ke depan sebaik mungkin, secara transparan dan akuntabel. Ia berjanji akan melihat progresnya tiap tahun.
“Kalau soal kemandirian fiskal, sebetulnya kami kemarin salah satunya setiap tahunnya sudah kami monitor, ya. Sehingga kami nanti ke depannya dengan berbagai macam rekomendasi yang sudah kami sampaikan ke Pemkot Malang, kepada TAPD, dan OPD teknis. Itu supaya bisa dimaksimalkan lagi,” tutur Mia.
Wakil Walikota Malang, Ali Muthohirin menerima semua catatan dari dewan, terutama terkait peningkatan potensi PAD sebagai bentuk kemandirian fiskal kedepannya. Beberapa sektor potensial yang masih sangat terbuka untuk dimaksimalkan yakni memaksimalkan retribusi parkir, retribusi
“Ketergantungan dari pusat juga harus dikurangi. Saya sepakat bahwa Kota Malang harus mandiri fisikal,” tutupnya. (ian/aim)
