Malang Posco Media – Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD akan menghadiri rapat Komisi III untuk membahas transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari Rabu (29/3).
“Hari ni kami akan mencari klarifikasi yang mana yang benar, ‘kan katanya DPR tidak berkenan kalau Prof. membongkar transaksi mencurigakan Rp349 triliun,” kata Arteria saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II DPR RI, Rabu.
Arteria melanjutkan, “Itu yang ingin kami klarifikasi, kami di DPR siap membantu Prof. mengusut tuntas transaksi mencurigakan. Maka, kami mau tanya kepada Prof. itu yang di Kementerian Keuangan itu ada atau tidak?”
Adapun rapat Komisi III DPR dengan Mahfud ini sebenarnya dijadwalkan berlangsung pada pekan lalu. Namun, karena berbagai alasan, rapat itu ditunda hingga pekan ini. Komisi III juga akan memanggil Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Menurut Arteria, saat ini bermunculan isu bahwa DPR tidak mau mengusut tuntas transaksi mencurigakan itu. Banyak juga anggapan bahwa DPR justru memberangus orang yang ingin mengusut dugaan tindak pidana korupsi hingga pro terhadap koruptor.
“Bukan itu, DPR akan memosisikan diri untuk menjadi pihak yang disiplin dalam tupoksi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan. Dengan demikian, apabila ada yang tidak baik, harus dikoreksi dan diluruskan.
Kendati demikian, hal itu harus berdasarkan fakta dan data yang jelas.
“Makanya, hari ini kami mengundang Prof. untuk meminta informasi transaksi Rp349 triliun itu transaksinya mana yang di Kemenkeu?” tanya dia.
Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan klarifikasi terkait dengan dugaan transaksi mencurigakan itu beberapa hari yang lalu.
Arteria menilai sangat penting baginya karena Kemenkeu merupakan salah satu kementerian yang relatif agak disiplin sebagai role model.
Hal ini juga tidak hanya membahas mengenai pemberantasan korupsi, tetapi kepercayaan publik, penghormatan antarlembaga dan kepercayaan rakyat atas aparatur negara.
Ia tidak ingin timbul pernyataan bahwa rakyat benci terhadap pegawai pajak dan bea cukai.
“Kalau dikatakan siap menerima tantangan, saya sih tidak siap. Kami ini ‘kan wakil rakyat, apa pun mau model bagaimana saya akan layani. Akan tetapi, bukan dalam konteks kami berhadap-hadapan. Kami ini saling bahu-membahu, gotong royong untuk membangun bangsa dan negara. Makanya, kalau ada, itu kami akan siap,” tutur Arteria.(ntr/mpm)
