MALANG POSCO MEDIA, MALANG – DPRD Kota Malang menginisiasi pembahasan Ranperda Toleransi Kehidupan Masyarakat. Tahun ini juga, rencananya Ranperda ini akan dibahas dan dituntaskan.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menjelaskan, Ranperda ini inisiatif DPRD Kota Malang yang akan menjadi salah satu prioritas pembahasan program pempentukan Perda Kota Malang tahun ini.
“Saat ini kami masih akan menyusun naskah akademiknya. Kami akan ajak akademisi dan para ahli mebahas naskah akademiknya,” tegas Made kemarin.
Made masih belum bisa menjelaskan detail Ranperda itu. Dikarenakan naskah akademiknya masih dalam kajian. Ranperda ini dibahas juga atas dasar kebijakan yang ada di pemerintah pusat. Terdapat acuan regulasi pusat dan provinsi.
Provinsi Jawa Timur sudah terlebih dahulu memiliki Perda No 8/2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Masyarakat. Perda tersebut dimaksudkan untuk mendukung terpeliharanya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan tertib dalam keragaman suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi yang dapat menimbulkan terjadinya konflik.
“Ada juga undang – undang di atasnya, jadi kami perkuat penerapannya dengan Raperda itu untuk di Kota Malang,” tegas Politisi PDI Perjuangan ini.
Ditambahkan Made, Ranperda ini dibahas bukan berarti didapat adanya konflik ataupun permasalahan genting toleransi di Kota Malang. Ia mengakui bahwa situasi toleransi dan keberagaman masyarakat di Kota Malang sangat baik.
Hanya saja, alangkah lebih baik dibuatkan regulasi khusus untuk mengatur hak dan kewajiban seluruh masyarakat dan kelompok masyarakat agar menjamin ketentraman dan ketertiban satu sama lainnya dengan toleransi.
“Ini juga mendukung sistem pendidikan dan kurikulum yang memuat unsur toleransi. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang sedang menyusun kurikulum toleransi kehidupan untuk sekolah mulai tingkat SD dan SMP.Perda ini bisa menguatkan itu nantinya,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Lowokwaru ini. (ica/aim)
