MALANG POSCO MEDIA, MALANG – Langkah penggabungan sekolah yang dilakukan Pemkab Malang mendapatkan respon dari anggota DPRD Kabupaten Malang. Mereka menyetujui kebijakan tersebut. Terlebih sekolah yang digabungkan dengan sekolah lain memiliki jumlah siswa yang sangat minim.
“Kami setuju itu, menggabungkan sekolah. Ini merupakan langkah yang tepat untuk menghemat biaya atau anggaran,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Saiful Effendi.
Dia mengatakan, sejak wacana penggabungan sekolah dimunculkan Bupati Malang, HM Sanusi akhir tahun 2022 lalu, pihaknya langsung melakukan evaluasi.
Komisi IV DPRD Kabupaten Malang yang membidangi pendidikan ini juga langsung mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk dimintai klarifikasi.
“Jadi kami setuju dengan memiliki pertimbangan yang serius. Jangan sampai penggabungan sekolah itu justru merugikan masyarakat,” tambahnya.
Dia mengapresiasi, dalam penggabungan sekolah, Sanusi juga memberi wacana fasilitas angkutan untuk siswa yang jarak rumahnya dengan sekolah yang baru jauh.
“Karena ada janji angkutan, dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, kemudian kami setuju beberapa sekolah digabungkan,” tambahnya.
Bukan itu saja, politisi Partai Gerindra ini juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk melakukan pendataan ulang siswa. Karena dia yakin, sekolah dengan jumlah siswa minim tidak hanya ada di empat sekolah yang saat ini dimerger. Tapi lebih dari itu. Terutama di sekolah-sekolah pinggiran.
“Ya kalau memang jumlah siswanya minim, menggabungkan sekolah lebih baik. Sekolah dengan jumlah siswa terbatas itu bergabung dengan sekolah yang siswanya lebih banyak.
Kegiatan belajar mengajar berjalan normal, dan menghemat anggaran,” tambahnya. Menurut dia, jumlah siswa dibawah 10 orang dengan lebih dari 20 orang, biaya operasionalnya sama.
“Yang berbeda outputnya. Kalau siswanya lima orang, outputnya pun lima saja. Berbeda dengan siswa jumlahnya 20 orang, outputnya pun 20,” tambahnya.
Disinggung penyebab sekolah memiliki siswa minim, Saiful mengatakan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Anak-anak lebih memilih bekerja, mencari uang membantu keluarganya.
“Tapi ini juga harus menjadi evaluasi juga. Jangan sampai sekolah terutama yang negeri ini justru ditinggalkan siswa,” terangnya.
Dia pun menyarankan kepada Dinas Pendidikan, agar kualitas pendidikan harus diperbaiki. Seperti meningkatkan kualitas guru, hingga sarana dan prasarana sekolah. (ira/mar/mpm)
