MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Batu dinilai oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Nurochman masih sebatas teori dan belum maksimal diimplementasikan. Hal itu dilihat dari Pemerintah Daerah yang belum memiliki inovasi dalam pembangunannya sesuai dengan potensi yang ada.
“Kami masih melihat bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Kota Batu masih sebatas teori dan belum maksimal. Bahkan pelaksanaan otonomi daerah belum diimplementasikan dalam menginovasi pembangunan di Kota Batu,” ujar Nurochman dalam penilaian Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXVII tahun 2023 yang jatuh pada Kamis (27/4) lalu.
Seharunya menurut Cak Nur sapaan akrabnya, Pemerintah Daerah bisa menjadikan local wisdom (kebijakan lokal, red.) sebagai rujukan kebijakan dalam mengambil keputusan dengan adanya otonomi daerah. Namun sebaliknya local wisdom masih belum mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Daerah.
“Contoh, seharusnya Kota Batu sebagai Kota Agropolitan yang memiliki kawasan pertanian sangat luas harusnya mendapat support anggaran lebih dari Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harusnya memberikan arahan konsep pembangunan pertanian yang berkelanjutan,” bebernya.
Tidak hanya dengan support anggaran dan pendampingan atau arahan. Pemda juga harus mampu mengkolaborasikan sektor pertanian dan pariwasata menjadi agro tourism. Sehingga potensi wisata mampu bersinergi dengan kearifan lokal yang akan berdampak pada peningkatan ekonomi petani atau warganya.
“Jangan sampai dengan ke depan terjadi konflik antara pertanian dan pariwisatanya. Misal banyak lahan pertanian dijual karena tidak adanya dukungan pemerintah seperti pupuk bersubsidi atau bantuan benih. Sehingga membuat warga Kota Batu menjual tanahnya untuk dibangun tempat wisata buatan,” ungkapnya.
Karena menurut Cak Nur sudah cukup wisata buatan berdiri di Kota Batu. Tinggal bagaimana pemerintah mendukung dan melakukan pengembangan agar wisatawan tertarik ke Kota Batu tanpa merusak atau menghilangkan sektor pertanian.
Perlu diketahui bahwa otonomi daerah merupakan sebuah instrumen kewenangan yang mengatur daerahnya sendiri yang diberikan oleh pemerintah Pusat ke daerah.
Hal ini merupakan kewenangan yang sangat luar biasa, maka dari itu daerah harus memaksimalkan perannya dalam mengelola sumber daya alam, sumberdaya manusia dan menggali potensi-potensi yang ada di daerah agar bermanfaat bagi masyarakat daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Sehingga peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
“Seharusnya Pemkot Batu mampu memaksimalkan dan berperan dengan mempertahankan kawasan hijau sebagai sektor pertanian. Maka dari itu kawasan pertanian harus di tata dan dikelola dengan bijak. Ini perlu kebijakan dan perlindungan dari Pemda. Jangan sampai sektor prioritas seperti pertanian dihancurkan demi ambisi sesaat,” tegasnya.
Tidak hanya itu, diungkap Cak Nur bahwa otonomi daerah itu adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Salah satu yang belum mampu di wujudkan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak daerah yang juga bisa digali dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat.
Sementara potensi itu ada dihadapan kita tapi tidak sungguh-sungguh dikelola. kedua bagaimana mengangkat seni budaya Mbatu bisa menjadi sesuatu yang iconic. Sementara daerah lain sudah melakukan itu, tapi Kota Batu baru bikin event-event saja tidak pada upaya mengelola, mengembangkan potensi budayanya sehingga menjadi jati diri Kota Batu. Tentu ini akan menambah minat warga luar kota untuk datang menikmati eksotisnya Kota Batu. (eri/udi)
