MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Diskominfo dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batu akan menyiapkan dua desa untuk ikut dalam program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) tahun ini. Persiapan yang akan dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap dua desa tersebut.
Kepala Diskominfo Kota Batu, Onny Ardianto mengatakan bahwa dua desa yang bakal diikutkan dalam program Desa Cantik adalah Desa Giripurno dan Desa Torongrejo. Setelah sebelumnya tahun 2021, Pemkot Batu mengirimkan tiga perwakilan desa dan bersaing dengan ratusan desa/kelurahan di Indonesia.
“Untuk tahun ini kami menunjuk Desa Giripurno dan Desa Torongrejo ikut dalam program Desa Cantik. Dipilihnya dua desa tersebut karena beberapa kriteria. Pertama kemauan dari Pemdes, sarpras yang memenuhi dan Kepala Desa memang visioner untuk menuju digitalisasi data,” ujar Onny kepada Malang Posco Media, Selasa (10/5) kemarin.
Ia menyampaikan bahwa tahun sebelumnya BPS telah memilih 100 desa yang menjadi pilot project program Desa Cantik. Kemudian dipilih kembali 10 desa terbaik, salah satunya adalah Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu.
“Melalui program Desa Cantik ini bertujuan agar desa nantinya bisa mempermudah transformasi menuju digitalisasi data. Sehingga desa tidak hanya melek statistik, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik dalam memanfaatkan data desanya sendiri,” bebernya.
Lebih lanjut, program ini juga mendukung rencana program Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah. Serta untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Daerah.
Sementara itu ditambahkan oleh Kepala Bidang Data dan Statistik Dinas Kominfo Kota Batu, Wiwit Anandana bahwa untuk saat ini, data disetiap OPD Kota Batu masih ada di masing-masing Dinas dan Desa/Kelurahan. Dengan adanya database, semua data di OPD Pemkot Batu dan Desa akan terkumpul menjadi satu data yang tersinkronisasi.
Dengan adanya satu data ini, lanjut dia, juga mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.
“Satu data yang terkumpul akan kita koordinasikan dengan Badan Pusat Statistik, dari BPS nanti akan merekomendasikan mana data yang bisa di share dan tidak,” imbuh Wiwit.
Harapannya, dengan adanya satu data ini bisa mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutahir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat, daerah dan masyarakat. (eri)
