MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Pemkot Malang akan menambah dua objek pajak baru dalam Ranperda yang tengah di bahas di DPRD Kota Malang. Dua objek itu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Dua objek pajak ini disampaikan melalui pelemparan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kini tengah dibahas di tingkat legislatif.
Diketahui dua jenis objek pajak ini berbentuk opsen, pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Kedua objek pajak baru ini diharapkan bisa menambah kantong-kantong PAD (Pendpatan Asli Daerah) Kota Malang, khususnya di 2023 mendatang yang ditarget Rp 1 triliun.
“Rencana ini juga masih dibahas intens dengan pihak provinsi Jawa Timur. Karena sebelumnya, dua objek pajak tersebut dipungut langsung oleh provinsi dengan persentase pembagian ditentukan,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto kepada Malang Posco Media, kemarin.
Handi menyampaikan rencana pembagian hasil pemungutan dua objek pajak kendaraan ini sebesar 60 persen.
“Sebelumnya itu pemda hanya dapat 10-20 persen saja. Tapi ke depan kita yang 60 persen sisanya pemprov,” tegas Handi, Selasa (1/11).
Kedua objek pajak ini diharapkan bisa mendongkrak PAD Kota Malang yang ditarget mencapai Rp 1 triliun di 2023. Melihat pula kondisi kendaraan bermotor yang jumlahnya besar di Kota Malang. Dengan ini, total objek pajak sumber PAD Kota Malang akan menjadi 10 sektor pajak.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyebut rencana adanya penambahan dua objek pajak tersebut didukung untuk menuju kemandirian fiskal.
“Jika 60 persen, maka sudah jelas ketemu berapa potensi pendapatan. Apalagi jika melihat di Samsat Malang Kota menurutnya setiap hari banyak warga yang mengurus pajak kendaraan bermotor di sana,” jelas Made saat dimintai tanggapan.
Di sisi lain, pemasukan dari BBN-KB bisa digunakan untuk pembangunan fisik. Khususnya perbaikan jalan rusak yang masih jadi PR tahunan bagi Pemkot Malang. (ica/aim)
