MALANG POSCO MEDIA, KOTA BATU – Dugaan kecurangan PPDB SMP jalur Kota Batu mendapat kritik dari anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Sujono Djonet. Djonet mengkritik bahwa seharusnya PPDB jalur zonasi yang digelar melalui online atau melalui sistem bisa membuat pemerataan pendaftar. Bukan sebaliknya membuat adanya persepsi bahwa sistem bisa digunakan untuk keuntungan pribadi.
“Dengan sistem PPDB zonasi ini diharapkan untuk pemerataan bagaimana siswa dan siswi dalam sekolah daerah bisa ada penyebaran merata melalui sistem jarak. Lewat PPDB zonasi ini juga untuk menghilangkan istilah sekolah favorit,” ujar Djonet kepada Malang Posco Media, Rabu (29/6) kemarin.
Lebih lanjut, Ia menerangkan jika aturan dibuat oleh Pemerintah seyogyanya dipatuhi. Sehingga ketika sistem ini diterapkan jangan sampai ada persepsi sistem yang dibuat untuk keuntungan pribadi dan kecurangan.
“Melihat dugaan kecurangan PPDB jalur zonasi. Seharusnya regulasi (juknis.red) yang memayungi atau menghindarkan adanya kecurangan, bukan malah menimbulkan hal negatif. Sehingga ini sangat menciderai dunia pendidikan,” tegasnya.
Dengan adanya dugaan kecurangan PPDB jalur zonasi, tentu menjadikan perhatian khusus bagi Komisi C yang membidangi pendidikan untuk bertindak. Pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terkait beberapa hal dalam PPDB jalur zonasi.
“Makanya melalui komunikasi (evaluasi.red) antara Komisi C dan Dinas Pendidikan nanti akan terjawab apa terjadi dilapangan. Sehingga ketika ada kesalahan bisa dibenahi dalam PPDB selanjutnya,” beber Ketua DPD Nasdem Kota Batu ini.
Tidak hanya itu, pihaknya ingin adanya sosialisasi ke masyarakat luar untuk membangun persepsi tidak adanya sekolah favorit. Karena menurutnya semua lembaga pendidikan harus sama di mata masyarakat.
“Adanya sistem PPDB untuk ini kan untuk membangun persepsi bahwa kita tidak boleh mengagungkan sekolah favorit. Karena itu bukan jaminan anak kita memiliki nilai lebih. Seharusnya pendidikan manapun punya standar sendiri di tiap tingkatan. Ini karena fokus pendidikan adalah mencerdaskan bangsa,” paparnya.
Karena itu Ia juga mengajak semua masyarakat untuk menghilangkan image tentang klaim sosial (sekolah favorit.ted) dalam dunia pendidikan. Terutama pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menyamaratakan dan menerapkan hak yang sama di bidang pendidikan, khususnya sekolah negeri. (eri)
