MALANG POSCO MEDIA, MALANG- Kasus dugaan korupsi anggaran vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kabupaten Malang terus diusut Polres Malang.
Kepala Dinas PKH Kabupaten Malang, Eko Wahyu Widodo akhirnya angkat bicara mengenai pemeriksaan kepada dirinya. Ia tak menampik telah dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polres Malang soal vaksinasi penyakit hewan ternak yang mewabah tahun 2022.
Sayangnya, ia enggan menjelaskan lebih jauh hal-hal yang dipertanyakan terhadapnya oleh kepolisian. Termasuk kelanjutan pemeriksaan kepadanya. “Saya lupa berapa pertanyaan. Tapi berkaitan vaksin. Itu saja,” katanya kemarin.
Mengenai dokumen yang dibutuhkan dan diserahkan ke polisi, Eko menyebut seputar administrasi dari vaksinasi yang merupakan program Kementerian Pertanian itu. “Dokumen administrasi, dilihat. Ada juklak-juknis,” sebut dia.
Termasuk berkaitan dengan kerja-kerja petugas vaksinator yang terlapor. Eko menyebut dirinya dijejali pertanyaan sekitar dua jam lamanya oleh penyidik Satreskrim. Terkait permasalahan korupsi yang dimaksudkan dan sumber informasi, atau dugaan tindakan pungli, ia mengaku tak tahu menahu.
“Saya nggak tahu apa masalahnya apa sebenarnya,” ucap pria yang pernah menjadi Camat Dampit dan Singosari itu. Eko menjelaskan bahwa vaksinasi PMK, seluruh kebutuhannya disalurkan melalui Kementerian Pertanian.
Sejak vaksinasi dimulai hingga wabah melandai, sudah ratusan ribu dosis disuntikkan pada hewan ternak. Terkait anggaran, salah satu alokasinya adalah kepada honor tenaga vaksinator. Tapi, Eko mengaku tak mengetahui aliran dana tersebut.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Shodiqul Amin menyampaikan pihaknya akan membantu penelusuran di lapangan mengenai permasalahan vaksinasi PMK.
“Prinsipnya mendukung proses yang dilakukan Polres Malang. Tentang adanya dugaan permasalahan, kita membantu menelusuri kebenaran itu. Termasuk kepada vaksinator yang ada di lapangan, kita telaah,” ujar Shodiqul Amin terpisah. (tyo/mar)
