MALANG POSCO MEDIA – Pemda di Malang Raya harus kerja keras nguber target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023. Sebab jelang pertengahan tahun, realisasi atau pemenuhan target PAD dari sekor pajak daerah dan retribusi belum tembus 50 persen. (baca grafis)
Pemkot Malang harus kerja ekstra. Itu memenuhi target PAD tahun 2023 yang ditarget Rp 1,179 triliun. Terutama dari sisi pajak daerah yang targetnya Rp 1,000.006 triliun.
Hingga Mei 2023, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang baru mencapai Rp 182,7 miliar atau sebesar 18,63 persen. Objek PAD lainnya yang diunggulkan adalah retribusi daerah.
Di tahun 2023 ini penerimaan PAD dari sektor retribusi daerah ditarget Rp 53,2 miliar. Hingga Mei lalu, baru tercapai Rp 14,88 miliar atau sebesar 27,95 persen dari targetnya.
Menurut dokumen data Laporan Realisasi Penerimaan PAD Tahun Anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, sampai Mei 2023 terdapat objek-objek PAD yang pesat capaiannya, dan ada pula yang lambat.
Di sisi realisasi pajak daerah, objek pajak dengan capaian pesat ada di Pajak Parkir. Sudah tercapai 93,7 persen dari targetnya. Juga ada Pajak Reklame yang mencapai 71 persen, begitu pula dengan Pajak Restoran yang sudah tercapai 32,9 persen.
Sementara untuk objek pajak daerah yang capaiannya lambat ada di tiga sektor objek pajak. Yakni Pajak Hiburan yang baru tercapai 6,47 persen, Pajak BPHTB yang baru tercapai 8,97 persen dan PBB yang baru terealisasi sebesar 18,98 persen hingga Mei lalu.
Kemudian di sisi capaian penerimaan PAD dari sektor retribusi daerah, satu objek retribusi yang terlihat memiliki capaian pesat yakni Retribusi Jasa Umum yang sudah tercapai 36,34 persen. Sementara objek retribusi daerah yang agak lambat adalah Retribusi Perizinan Tertentu yang baru tercapai 5,78 persen.
Kabid Pengendalian Pajak Bapenda Kota Malang Dwi Hermawan menjelaskan pantauan capaian pajak per triwulan pertama dan kedua tahun ini memang memperlihatkan performa capaian yang beragam.
“Untuk capaian per triwulan ada yang sudah tutup (mencapai target per triwulannya) seperti Pajak Resto. Pajak Reklame juga sudah melebihi target, Pajak Parkir juga sudah melampaui targetnya,” papar Dwi.
Dijelaskannya untuk objek pajak yang memperlihatkan performa capaian realisasi yang melambat ada di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dijelaskan Dwi, PBB sebenarnya telah mencapai target di triwulan pertama. Namun menjelang triwulan ke dua, pendapatan dari sektor PBB dikatakan masih kurang sekitar 42 persen. Hal yang sama juga terjadi pada sektor BPHTB.
Oleh karena itu, Dwi melanjutkan ada beberapa upaya yang akan digencarkan oleh Bapenda Kota Malang. Ini demi mencapai target pendapatan pajak di 2023 ini.
Di antaranya mulai dari sektor restoran, menurutnya, Bapenda Kota Malang akan menggiatkan penagihan piutang kepada wajib pajak (WP) yang belum melunasi kewajibannya.
Selain itu, menurutnya Bapenda Kota Malang juga akan memperbaiki celah dan kesalahan yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memanipulasi pajak restoran. Di mana petugas Bapenda akan terus melakukan operasi baik siang maupun malam, serta melakukan perbaikan pada seluruh alat dan sistem yang digunakan.
“Kebocoran E-Tax itu kami usahakan untuk dibetulkan. Petugas menemukan adanya dugaan yang mencari celah supaya bisa memanipulasi pajak, ya dibenahi semuanya termasuk alat-alat kami benahi, sistemnya juga pelan-pelan dibenahi. Kami terus lakukan operasi siang dan malam,” papar Dwi.
Kemudian untuk penerimaan BPHTB, Dwi menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan notaris di wilayah Kota Malang serta melakukan evaluasi mendalam terkait kendala yang dihadapi dalam sektor ini.
Hal yang sama juga menurutnya terjadi di sektor PBB. Penting bagi Dwi untuk melakukan evaluasi kinerja sektor-sektor tersebut, guna mendapatkan gambaran yang lebih akurat pada triwulan berikutnya.
“BPHTB masih kurang 65 persen, paling besar. Dorongannya nanti kami akan menanyakan ke notaris-notaris, jadi terkait kendalanya apa dan bagaimana. Sebenarnya beberapa BPHTB ini banyak kasuistiknya, ya kami lihat satu persatu prosesnya bagaimana,” jelasnya. Jadi untuk BPHTB dan PBB, nanti dilihat realisasinya di triwulan ke tiga.
Begitu juga dengan Pemkab Malang. Realisasi PAD dari sektor pajak daerah belum tercapai secara maksimal. Itu terbukti dari target pendapatan Rp 476.666.164.778, sampai bulan ini baru tercapai Rp 136.352.432.652. Bahkan di bulan ke enam sesuai data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang belum satu pun pendapatan dari sektor pajak mencapai 50 persen.
Hanya tiga jenis pajak yang realisasinya baru tercapai di atas 30 persen. Yakni Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Dari target Rp 92.288.473.463, baru terealisasi Rp 40.739.588.212 atau 44,14 persen.
Kemudian Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari target Rp 160.125.000.000, terealisasi Rp 61.051.792.923 atau 38,13 persen dan Pajak Restoran. Dari target Rp 19 .506.320.295. Sampai kemarin baru tercapai Rp 6.898.5559.306 atau 35,37 persen.
Sementara tujuh pendapatan pajak lainnya, di bawah 30 persen. Termasuk Pajak Hotel baru tercapai 24,13 persen dari target Rp 12.118.052.760. Juga PBB dari target Rp 140.000.000.000 baru tercapai Rp 15.669.905.351.
Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara membenarkan hal itu. Kepada Malang Posco Media, Made mengatakan masih minimnya pendapatan dari sektor pajak ini dipengaruhi oleh masih minimnya kesadaran masyarakat atau perusahaan menyelesaikan kewajiban membayar pajak. Selain itu, belum pulihnya perekonomian juga menjadi faktor masyarakat tidak membayar pajak di awal tahun.
“Iklimnya masyarakat atau pengusaha yang menjadi wajib pajak ini membayar pajak di akhir tahun. Atau paling tidak di kwartal ke 3 tahun anggaran,’’ kata Made.
Termasuk PBB. Made mengatakan meskipun saat ini baru tercapai 11,19 persen dari target Rp 140.000.000.000, dia yakin akhir tahun mendatang bisa tercapai.
“Untuk PBB masih minim realisasinya karena berkaitan dengan SPPT yang baru didistribusikan. Tapi saya yakin di akhir tahun nanti, pendapatan dari PBB ini dapat tercapai sesuai target,’’ tambahnya.
Made menambahkan pihaknya telah banyak membuat program. Salah satunya adalah Bapenda Menyapa Warga (BMW). Program ini adalah Bapenda turun ke desa-desa.
“Disebut menyapa warga, karena kami turun langsung ke masyarakat. Dengan turun langsung ini, harapannya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak,’’ katanya.
BMW dikatakan Made tidak sekadar sosialisasi, atau memberikan edukasi. Tapi juga memberikan pelayanan. Baik itu pembayaran pajak, juga revisi terkait pajak.
“Pembayaran pajak apapun sesuai yang kami kelola kami terima saat BMW. Jadi BMW ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pembayaran pajak,’’ tandas mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ini.
Sementara itu realisasi PAD Kota Batu hingga akhir Mei baru mencapai 33,68 persen atau Rp 84,2 miliar dari target Rp 250 miliar. Dari realisasi PAD tersebut Pajak Hotel penyumbang tertinggi hingga bulan Mei dengan mencapai 47,6 persen atau Rp 18 miliar.
Sekda Kota Batu Zadim Effisiensi menyampaikan realisasi PAD tertinggi dari Pajak Hotel dikarenakan kunjungan wisatawan cukup tinggi. Sehingga berdampak pada okupansi hotel di Kota Batu, khususnya selama akhir pekan atau saat libur panjang.
Kemudian setelah pajak hotel, pemasukan kedua tertinggi ada pada BPHTB yang terealisasi Rp 16,1 miliar. Disusul peringkat tiga yakni Pajak Hiburan atau wisata yang mencapai Rp 15,9 miliar dan keempat selanjutnya dari sektor pajak resto dengan realisasi Rp 13,1 miliar.
“Jadi hampir 85 persen pemasukan tersebut berasal dari sektor Pajak Hiburan, Pajak Restoran hingga Pajak Hotel. Ini karena libur awal tahun dan cuti bersama lebaran berdampak besar dalam pajak di sektor tersebut,” bebernya.
Belum lagi libur panjang weekend ini kunjungan wisata di Kota Batu diperkirakan sangat tinggi. Sehingga bisa dipastikan potensi pajak yang masuk selama libur panjang empat hari sejak 1-4 Juni akan semakin meningkatkan pajak yang masuk.
“Untuk itu di sisa waktu tujuh bulan ini kami berharap kinerja SKPD terus ditingkatkan. Sehingga mampu melebihi target PAD,” harapnya. (ica/ira/eri/van)
Realisasi Sementara PAD Malang Raya
Kota Malang
(data capaian per Mei 2023)
Target PAD 2023 Rp 1.179 Triliun
-Target Pajak Daerah Rp 1.000. 006 Triliun
-Target Retribusi Daerah Rp 53,2 Miliar
Realisasi Pajak Daerah Rp 182,73 M (18,27 Miliar)
Objek Pajak dengan Capaian Pesat
-Pajak Parkir
Target: Rp 3,5 Miliar, terealisasi Rp 3,2 Miliar (93,7%)
-Pajak Reklame
Target: Rp 21 Miliar, terealisasi Rp 14,9 Miliar (71 %)
-Pajak Restoran
Target Rp 150 Miliar, terealisasi Rp 49,3 Miliar (32,9%)
Objek Pajak dengan Capaian Lambat
-Pajak Hiburan
Target Rp 65 Miliar, terealisasi Rp 4,2 Miliar (6,47%)
-Pajak BPHTB
Target Rp 500 Miliar, terealisasi Rp 44,9 M (8,97%)
-PBB
Target Rp 90 Miliar, terealisasi Rp 17 Miliar (18,98%)
Realisasi Retribusi Daerah Rp 14,88 Miliar (27,95 %)
Objek Retribusi dengan Capaian Pesat
-Retribusi Jasa Umum
Target Rp 33,3 Miliar, terealisasi Rp 12,1 Miliar (36,34%)
Objek Retribusi Dengan Capaian Lambat
-Retribusi Perizinan Tertentu
Target: Rp 13,1 Miliar, terealisasi Rp 762 juta (5,78%)
Kota Batu
(data capaian per Mei 2023)
Target PAD Kota Batu : Rp 250 Miliar
Terealisasi hingga Mei : Rp 84,2 Miliar (33,68 %)
Objek PAD dengan Capaian Pesat
-Pajak Hotel
Target Rp 37,8 Miliar, terealisasi Rp 18 Miliar (47,60%)
-Pajak Hiburan
Target Rp 36,2 Miliar, Terealisasi Rp 15,9 Miliar (43,90) %)
Objek PAD dengan Capaian Lambat
-Retribusi Perizinan Tertentu
Target Rp 4,9 Miliar, Terealisasi Rp 1,1 juta (0,02 %)
Kabupaten Malang
(data capaian per 9 Juni 2023)
Target PAD Sektor Pajak Daerah Rp 476,6 Miliar
Realisasi (per 9 Juni 2023) Rp 136,3 Miliar
Objek Pajak dengan Capaian Pesat
-PPJ
Target Rp 92,2 Miliar, terealisasi Rp 40,7 Miliar (44%)
-BPHTB
Target Rp 160 Miliar, terealsiasi Rp 61 Miliar (38 persen)
-Resto
Target Rp 19,5 Miliar terealisasi Rp 6,8 Miliar (35,3%)
Objek Pajak dengan Capaian Lamban
-PBB
Target Rp 140 Miliar, terealisasi Rp 15,6 Miliar (11%)
-MBLB
Target Rp 2,9 Miliar, terealisasi Rp 339 juta (11,5%)
