MALANG POSCO MEDIA – Kesuksesan pembangunan sebuah wilayah kota/ kabupaten sangat ditentukan bagaimana pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) terpenuhi. Sebab dengan PAD tercapai sesuai target yang ditentukan, maka distribusi anggaran untuk alokasi pembangunan di segala sektor juga akan bisa merata dengan baik.
Namun bila tidak, maka pasti ada sektor-sektor yang tidak bisa dicover dengan baik. Alasannya jelas, karena PAD tidak terpenuhi, meleset dari target yang ditentukan. Padahal target-target itu sudah menjadi rutinitas pekerjaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD.
Performa buruk ditunjukkan Pemkot Malang. Menjelang akhir tahun 2023, hasil yang bikin geleng-geleng kepala tersaji dengan sangat gambling. Betapa tidak, hingga Oktober ini, total PAD Kota Malang masih di angka 58,55 persen. Padahal target PAD tahun 2023 ini sebesar Rp 834 miliar.
Memang masih ada waktu tiga bulan, bila PAD Oktober belum terdata dengan sempurna. Namun fakta PAD ini bikin pusing Pj Walikota Malang. Tentu kondisi ini juga bikin mumet Kepala Bapenda Kota Malang dan kepala OPD penghasil PAD yang lainnya. Betapa tidak, bila target tak terpenuhi maka akan sangat berpengaruh pada prestasi kerja masing-masing Kepala OPD.
Apalagi Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pencapaian PAD yang masih jauh dari target ini terbilang sangat lambat. Butuh percepatan luar biasa di dua bulan terakhir agar PAD Kota Malang terkejar sesuai target yang sudah ditentukan. Semua masih ada kesempatan untuk memaksimalkan perolehan PAD dengan segala caranya.
Karena itulah, selain disibukkan dengan rutinitas program yang harus tuntas menjelang akhir tahun, masing-masing kepala OPD penghasil PAD harus ekstra keras. Memetakan potensi-potensi PAD yang masih bisa digenjot demi memenuhi PAD. Sebab bila target tidak terpenuhi, maka tentu akan menjadi evaluasi dan catatan serius DPRD Kota Malang di tahun selanjutnya.
Ini menjadi tantangan berat Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama Kepala Bapenda Kota Malang. Bagaimana membuat terobosan dan langkah langkah kongkret untuk menutup kekurangan PAD dengan sisa waktu yang sangat singkat ini. Ketegasan Bapenda sangat diperlukan dalam kondisi saat ini demi memaksimalkan perolehan PAD 2023.
Maka jangan pernah memberi kesempatan siapapun yang mencoba-coba melakukan pelanggaran. Memanipulasi pajak, retribusi dan segala hal yang masuk ranah PAD. Bila memang ditemukan dan dicurigai ada pelaku usaha, baik perorangan ataupun lembaga yang memainkan pajak daerah, maka layak mendapatkan sanksi tegas. Kalau perlu ada denda berlipat bagi usaha yang sengaja melakukan kecurangan pajak.
Tak ada yang tak bisa dikejar asal masih ada kerja keras untuk mencapainya. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah tinggi. Maka tak ada alasan untuk tidak maksimal bekerja melayani masyarakat demi bangsa dan negara. Tak ada alasan lagi untuk bertindak malas dengan mencari cari alasan yang tidak rasional. Masyarakat sangat patuh pajak. Tinggal bagaimana petugas menagihnya dengan cara yang baik dan benar. Pasti tidak bocor! (*)
