MALANG POSCO MEDIA – Gratis! Diksi ini memang banyak disukai orang. Apapun kalau gratis pasti banyak yang suka. Masyarakat pasti akan berebut apapun yang gratis. Namun diksi ini sering memunculkan dilema. Karena gratis berkonotasi murahan, tidak bermutu, dan kualitasnya rendah.
Bagi orang yang dikategorkan miskin pun, sesuatu yang gratis kadang meragukan. Mereka mayoritas masih mempertanyakannya. Saat ini masyarakat sudah sangat cerdas dan kritis, mereka akan menyelidik kebijakan yang bunyinya gratis.
Gratisnya itu secara total atau gratis itu hanya pendaftarannya saja. Gratisnya itu sesaat atau seterusnya. Jangan-jangan gratis itu hanya awalnya saja, tapi setelah program berjalan kembali tidak gratis. Jangan-jangan gratis itu seperti banyak iklan, ada bintangnya. Syarat dan ketentuan berlaku.
Mengapa muncul aneka pertanyaan-pertanyaan itu? Karena faktanya apa yang dikatakan gratis, praktiknya masih ada bayarnya juga. Tidak gratis 100 persen. Nah penjelasan kebijakan atau program gratis ini yang harus dari awal disosialisasikan dengan detail, gamblang dan jelas. Sehingga tidak memunculkan kegelisahan, keresahan dan protes masyarakat pada akhirnya.
Dinas Pendidikan Kota Malang berencana menggratiskan sekolah-sekolah swasta di Kota Malang. Mulai dari SD dan SMP. Ada sekitar 80 SD dan 80 SMP di Kota Malang. Dinas Pendidikan optimis, program sekolah gratis bagi sekolah swasta yang kini masih dalam kajian 70 persen ini, bakal bisa dilaksanakan di Kota Malang. Asumsi anggaran yang bakal dibutuhkan Rp 40 Miliar sampai Rp 50 Miliar.
Namanya kebijakan tidak ada yang salah. Apalagi kebijakan sekolah gratis pasti ditunggu masyarakat. Ini angin segar bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu. Dan ini juga kabar gembira bagi sekolah swasta karena mendapat suntikan dana dari pemerintah. Namun yang patut diwaspadai adalah praktik dalam mengeksekusi kebijakan sekolah gratis ini.
Pertama, sosialisasi yang menyeluruh kepada sekolah yang menjadi sasaran sekolah gratis. Jangan sampai pilih kasih dan memprioritaskan sekolah tertentu. Karena menggunakan uang negara, maka kebijakan ini juga harus tepat sasaran. Kalau gratis ya harus gratis semuanya.
Kedua, jangan lagi ada alasan sekolah tidak mau, atau ada alasan lainnya. Karena kalau tidak merata, bisa dipastikan di tengah perjalanan atau ujung program, muncul protes. Karena harapan dan ekspektasi masing-masing sekolah pasti berbeda-beda. Apalagi ada status sekolah swasta favorit yang membuat grade sekolah jadi berbeda.
Ketiga, gratisnya harus diperjelas dari awal. Apa saja yang digratiskan untuk siswa. Karena item operasional pendidikan sangat banyak. Mulai dari pendaftaran, seragam, perlengkapan pengajaran, serta sarana dan prasarana. Ini penting di awal sehingga masyarakat paham dan tidak langsung menyimpulkan bahwa semuanya gratis.
Keempat, kontrol anggaran yang ketat dari pemerintah dan dewan. Karena menggunakan APBD, maka harus ada workshop laporan pertanggungjawaban keuangannya. Jangan sampai akibat program sekolah gratis, banyak sekolah yang kemudian dianggap melakukan tindakan ‘korupsi’ karena laporan penggunaan uang sekolah gratis tidak sesuai dengan peruntukannya.
Program sekolah gratis harus didukung karena itu niat baik Dinas Pendidikan Kota Malang untuk memberikan keadilan pendikan bagi warga Kota Malang. Namun yang tak boleh abai, program ini jangan sampai justru menimbulkan persoalan baru. Kualitas pendidikan harus tetap yang utama.(*)
