MALANG POSCO MEDIA – Dahulu, siswa kesulitan cari sekolah. Itu karena jumlah siswa yang mendaftar lebih banyak dibanding jumlah sekolah, baik negeri maupun swasta. Tapi belakangan ini, setidaknya berjalan lima tahunan ini, fenomena yang terjadi justru terbalik. Sekolah yang justru kekurangan siswa.
Mayoritas sekolah-sekolah yang kekurangan siswa lokasinya di pinggiran. Dan mayoritasnya adalah sekolah swasta. Kalau dulu sekolah swasta masih bisa mendapatkan siswa karena jumlah sekolah swastanya masih belum banyak. Tapi sekarang sekolah swasta, baik itu yang regular dan sistem boarding school melimpah.
Akibatnya, bukan hanya kekurangan siswa, sekolah swasta tak mendapatkan murid. Jangankan dilirik, daftar saja mereka enggan. Karena saat ini banyak pilihan sekolah yang menawarkan keunggulan masing-masing dengan biaya bersaing. Yang terjangkau banyak, yang mahal dan super mahal juga banyak.
Sampai sampai yang kadang tidak masuk di akal, bahwa untuk sekolah saja harus inden. Baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA. Kurikulumnya juga tidak hanya lokal tapi sudah internasional. Luar biasanya sekolah-sekolah super mahal itu dan daftarnya inden, laku keras.
Nah ini berkebalikan dengan sekolah-sekolah swasta yang dikelola biasa biasa saja. Tak ada terobosan dan keunggulan yang membuat masyarakat tergiur untuk mendaftarkan anaknya. Akibatnya terjadi ketimpangan yang mencolok. Sekolah swasta dengan keunggulan dan segudang prestasi, dipastikan tak akan kekurangan murid. Sementara sekolah swasta dengan standar dan kualitas biasa saja harus susah payah mencari siswa.
Mau menyalahkan siapa kalau kondisi sudah begini? Sekolah negeri dengan sistem zonasi, afirmasi dan prestasi membuat sekolah negeri tak bisa leluasa mencari siswa. Dan pagu sekolah negeri relatif bisa terpenuhi kecuali sekolah itu masih baru dan lokasinya di pinggiran.
Tapi dengan sistem zonasi, para orang tua dipastikan memilih sekolah yang terdekat dengan rumahnya asalkan negeri. Tak mungkin memilih sekolah swasta selama masuk sekolah negeri masih terbuka lebar peluangnya. Dan kalau pun terpaksa harus swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri, para orang tua juga memilih sekolah swasta terbaik, meskipun agak jauh dari rumah.
Agar kasus kekurangan sekolah ini bisa teratasi, maka pemerintah daerah harus membatasi pendirian sekolah atau lembaga baru. Apalagi kalau lembaga baru itu, yang sekolah adalah orang-orang luar daerah. Idealnya sebuah lembaga baru yang didirikan memberi impact bagi lingkungan dimana sekolah itu didirikan. Kalau tidak, buat apa?
Sekali lagi, jangan mudah memberikan izin pendirian lembaga pendidikan baru. Apalagi kalau sistem pendidikannya menerapkan biaya sangat mahal. Pendidikan memang harus berkualitas. Tapi jangan pernah mengkomersialisasi pendidikan. Pendidikan berkualitas penting. Tapi pemerataan pendidikan lebih penting.(*)
