Hemat Listrik, Pulang Kantor Tepat Waktu
MALANG POSCO MEDIA– Efisiensi anggaran juga gencar di instansi vertikal. Salah satunya Kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Malang Raya. Selain hemat listrik, anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga dikurangi. (baca grafis)
Kepala Kantor Kemenag Kota Malang Achmad Shampton menjelaskan pihaknya sudah mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami berupaya mengoptimalkan kinerja dengan anggaran yang ada. Karena bagaimanapun program pemerintah harus dilaksanakan dengan apapun caranya. Intinya kami melakukan kerja-kerja yang banyak ke arah sosial,” jelas Shampton.
Secara detail, beberapa program juga akan dipotong anggaran. Salah satunya program bantuan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Itu terpaksa dipangkas oleh Kantor Kemenag Kota Malang.
Selain itu disampaikannya pula bahwa layanan tatap muka akan sangat dikurangi. Lalu mengutamakan layanan dengan cara online.
“Jadi yang tatap muka dikurangi, layanan online-nya digalakan. Agar misalnya ruangan yang sering dijadikan kegiatan offline dengan kebutuhan listriknya bisa sangat ditekan,” jelas Shampton.
Hal-hal itulah yang akan sangat ditekan pengeluarannya. Dan selebihnya akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Meski begitu Shampton mengakui efisiensi anggaran ini tidak akan memengaruhi layanan utama Kantor Kemenag Kota Malang, yakni layanan haji.
Hal ini menjadi satu-satunya layanan yang tidak akan berubah dalam segi porsi anggarannya. Karena menjadi layanan utama.
“Kalau haji dipastikan ndak ada pengaruh. Itu layanan utama. Jadi tidak akan ada yang berubah atau layanan yang dikurnagi karena anggaran terbatas. Jadi ndak,” tegas dia.
Shampton mengungkapkan layanan Kantor Kemenag Kota Malang memastikan efisiensi anggaran tetap dilakukan dan dijalankan. Akan tetapi tidak akan memengaruhi layanan utama Kantor Kemenag Kota Malang.
Begitu juga di Kantor Kemenag Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang.
Kantor Kemenag Kabupaten Malang menghemat anggaran beberapa program prioritas maupun program non prioritas. Namun hal yang menyangkut anggaran untuk memenuhi standar operasional prosedur (SOP) tidak bisa dihemat, seperti tahapan Manasik Haji.
Hal tersebut dijelaskan oleh Kasubag TU Kantor Kemenag Kabupaten Malang, Sonhaji. Ia mengaskan telah menerima surat edaran mengenai instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran.
“Kami menyesuaikan besaran anggaran yang harus kami hemat, kami efisiensi,” kata Son, sapaan akrabnya saat ditemui Malang Posco Media, Selasa (11/2) kemarin.
Pihaknya telah melakukan penyisiran program yang anggarannya dihemat, baik program prioritas maupun non prioritas seperti kegiatan pembinaan pegawai dan program FKUB dikurangi. Pun perjalanan dinas harus diefisiensi 50 persen.
Kendati demikian, adapula program yang memang terpaksa harus mengambil sebagian anggaran dari program prioritas. Ini guna menyesuaikan dengan permintaan dari pemerintah pusat.
“Dari sekian rupiah yang harus dihemat, ada yang terpaksa kami ambilkan dari program prioritas sebagian. Karena tidak mencukupi kalau mengambil dari program non prioritas. Kami berusaha menyesuaikan,” kata Son.
Ia menegaskan bahwa dari adanya kebijakan pusat terdapat dampak signifikan, seperti perjalanan dinas yang dikurangi 50 persen. Namun pihaknya berusaha membuat perencanaan matang.
“Dengan adanya penghematan, kami harus pintar-pintar membuat perencanaan skala prioritas. Harus pintar-pintar mengatur agar cukup untuk melaksanakan kegiatan selama setahun ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Son menjelaskan bahwa mengenai anggaran pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2025 ini tidak terlalu berdampak secara signifikan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Mengenai anggaran yang dihemat adalah program yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan operasional Ibadah Haji seperti sosialisasi Ibadah Haji.
Sementara itu, pelaksanaan yang menyangkut SOP maupun tahapan Ibadah Haji akan tetap ada dan tidak diefisensi anggarannya seperti Manasik Haji.
“Sosialisasi ibadah haji itu bisa dihemat. Tapi kalau seperti Manasik Haji itu tetap ada,” lanjut Son. Ia juga menegaskan gaji bulanan tidak ada efisiensi.
Ditanya mengenai efisiensi anggaran kebutuhan jemaah, Son menyampaikan bahwa belum ada edaran terkait hal ini. Namun, biasanya include dengan pelunasan Ibdah Haji.
“Karena ini program rutin dan prioritas, terkait kebutuhan Haji pemerintah akan berusaha mencukupi dan tidak berdampak sangat besar,” tambahnya.
Sementara, PA Kabupaten Malang berdampak pada anggaran perjalanan dinas 50 persen. Sedangkan program lainnya belum ada dampak dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen. Hanya perjalanan dinas. Kalau yang lain tidak ada. Seperti anggaran posbakum, sidang keliling atau di luar gedung pengadilan masih ada,” ungkap Humas PA Kabupaten, M. Khairul.
Sementara itu, pihak pelaksana ibadah haji di Kantor Kemenag Kota Batu, memastikan tidak akan memberikan dampak signifikan ke pemberangkatan hingga kepulangan jemaah haji di Tahun 2025 ini.
Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kemenag Kota Batu Basuki Rachmat memastikan langkah efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 tidak akan mengganggu kelancaran pemberangkatan maupun pelayanan bagi calon jemaah haji. Meski sejumlah penyesuaian anggaran dilakukan, Kemenag menegaskan bahwa aspek utama dalam penyelenggaraan haji, seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah, tetap menjadi prioritas utama.
“Kami memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak akan berdampak pada kualitas layanan haji. Seluruh kebutuhan utama jemaah tetap terpenuhi dengan standar yang baik,” ujar Basuki saat dikonfirmasi Malang Posco Media, kemarin. Langkah efisiensi ini mencakup optimalisasi anggaran di berbagai sektor, seperti pengadaan transportasi dan pemanfaatan fasilitas yang lebih efisien. Kemenag Kota Batu melakukan efisiensi di sektor perjalanan dinas, sehingga yang biasanya dilakukan secara langsung diganti dengan kegiatan menggunakan video conference.
“Jadi dari Kemenag ini yang terkena efisiensi 50 persen di operasional dan perjalanan dinas. Nantinya kami banyak kegiatan yang menggunakan zoom meeting, apabila urgensinya tinggi baru kami akan menggunakan dana perjalanan dinas,” sebutnya.
Selain itu, pihaknya juga sudah menerapkan penghematan energi dengan pulang tepat waktu. Setelah itu, listrik yang digunakan akan dimatikan agar program penghematan. “Layanan untuk masyarakat tetap, namun tidak memotong waktu pelayanan,” jelasnya.
Ia memastikan, program efisiensi tidak berdampak terhadap layanan haji. Pasalnya, haji sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari. Efisiensi ini tidak akan mengubah jadwal keberangkatan maupun fasilitas yang diterima jemaah.
“Keberangkatan jemaah tetap sesuai dengan skema yang sudah dirancang. Kami memastikan pelayanan tetap optimal, baik saat di embarkasi, selama di Tanah Suci, hingga pemulangan ke Tanah Air,” jelasnya.
Selain itu, Kemenag juga menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar. Salah satunya adalah memperkuat layanan kesehatan dan pendampingan bagi jemaah lansia serta mereka yang membutuhkan perhatian khusus. “Jadi kami sebagai pelayan masyarakat juga segan dengan para jemaah, sebisa mungkin kami bisa memberikan pelayanan maksimal. Mengingat jemaah haji kami ada yang usianya menginjak 89 tahun,” tandasnya. (ica/den/rex/van)
