Dewan Juga Alihkan dan Pengetatan Anggaran
MALANG POSCO MEDIA– Pemkot Malang bisa menghemat lebih dari seratus miliar rupiah sejak menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Jumlah anggaran hasil efisiensi selama enam bulan sebesar Rp 186 miliar. (baca grafis)
Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin menyampaikan, efisiensi anggaran itu bahkan hampir mencapai Rp 200 miliar.
“(Hasil efisiensi) Hampir Rp 200 miliar, sekitar Rp 186 miliar sekian. Itu kan sudah ada ‘template’ dari pusat,” terang Ali kepada Malang Posco Media, kemarin.
Sektor yang diefisiensi, sejak awal tahun lalu sudah ditentukan oleh pusat. Yakni seperti anggaran perjalanan dinas, sewa hotel atau gedung, kegiatan seremonial, ATK hingga makanan dan minuman (mamin).
Untuk perjalanan dinas, sudah ditentukan pusat untuk dipangkas sebesar 50 persen. Sementara untuk ATK juga telah ditentukan sebesar 51 persen. Ali menegaskan, meski efisiensi cukup banyak ia memastikan hal tersebut tidak sampai mengganggu kinerja. Apalagi, khusus yang berkaitan langsung dengan layanan masyarakat tidak dilakukan efisiensi.
“Jadi kami mau tidak mau tidak boleh memengaruhi kinerja. Yang berkenaan dengan belanja internal misalnya perjalanan dinas, paket meeting akhirnya dialihkan ke hal produktif. Ada catatan yang kemudian dikoreksi oleh Kemendagri,” tambah dia.
Hasil efisiensi dengan penghematan sejumlah sektor itu diarahkan untuk program prioritas dan kebutuhan dasar lainnya. Yakni seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Namun begitu, Wawali Ali menyampaikan beberapa waktu ini, pemerintah pusat telah melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran ini. Terutama terkait dengan kegiatan meeting atau sewa hotel yang saat ini sudah diperbolehkan lagi.
Dengan adanya kebijakan terbaru itu, maka pihaknya pun bakal melakukan penyesuaian.
“Kegiatan dan acara di hotel itu kan bagian dari aspirasi PHRI bahwa ada okupansi yang berkurang. Sehingga ada keputusan Mendagri untuk bisa (berkegiatan di hotel) lagi. Jadi ya otomatis kami nanti akan sesuaikan, mungkin di PAK ini atau 2026. Kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, dan yang penting tidak melampaui kepatutan saja,” tutur dia.
Efisiensi yang dilakukan ini juga mencakup di Sekretariat DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyampaikan, efisiensi anggaran yang dihasilkan dari legislatif ini mencapai lebih dari Rp 10 miliar.
“Efisiensi sudah dilakukan disesuaikan dengan inpres, yang jelas memang lumayan banyak. Ya sekitar Rp 15 miliar yang kami geser untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (ian/van)
