spot_img
Saturday, July 20, 2024
spot_img

Eksekutif Harus Lakukan Terobosan Inovasi PAD

Berita Lainnya

Berita Terbaru

MALANG POSCO MEDIA, MALANG – DPRD Kota Malang meminta eksekutif mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan meningkatkannya dengan inovasi dan terobosan program kerja. Ini menjadi catatan Badan Anggaran DPRD Kota Malang dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Banggar terhadap rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2024, Kamis (2/11) lalu.

Anggota Banggar DPRD Kota Malang H Ahmad Wanedi saat membacakan laporan banggar menyebut beberapa saran dan rekomendasi Banggar terhadap Rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024. Salah satunya berkaitan dengan proyeksi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Yang jumlahnya menurun sebesar Rp 412 miliar dari rancangan awal.

- Advertisement -

“Hal ini harus menjadi perhatian karena dampaknya sangat besar terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Banggar mendorong eksekutif melakukan langkah serius melalui terobosan dan inovasi dalam pemenuhan target PAD,” tegas Wanedi.

Dijelaskan lagi pada proses pencermatan rancangan KUA-PPAS TA 2024, sektor lain-lain PAD yang sah terjadi penurunan sebesar Rp 20,8 miliar. Terkait hal ini, Banggar mendesak Pemkot Malang untuk segera melakukan pemanfaatan terhadap aset-aset yang berpotensi sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD.

Catatan lain juga berkaitan dengan pendapatan transfer (Pusat dan Provinsi) sebesar Rp 1,2 triliun. Setelah penyesuaian menjadi Rp 1.3 triliun. Maka ada tambahan pendapatan transfer Pusat sebesar Rp 144,4 miliar.

“Terkait dengan hal tersebut dalam upaya memperoleh pendapatan transfer melalui Dana Insentif Daerah kami mendorong pemkot untuk terus melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah,” jelas Sektretaris Komisi C itu.

Menambahkan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyampaikan dengan berkurangnya proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp 228 miliar. Banggar juga menekankan hal ini untuk jadi perhatian serius. Pasalnya, kata dia, dengan turunnya belanja daerah mengakibatkan turunnya belanja modal namun disisi belanja pegawai relatif masih cukup tinggi.

“Maka bisa jadi akan menjadi permasalahan untuk pembiayaan pegawai,” papar Made.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti proyeksi selisih kurang atau defisit anggaran sebesar Rp 190 miliar. Banggar mendorong adanya optimalisasi pendapatan daerah dan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya.

Juga dapat juga dipenuhi dari penerimaan tagihan piutang serta memaksimalkan penerimaan dari tagihan pajak. Hal-hal ini diharapkannya menjadi perhatian serius. Dan akan mendapat pengawaan khusus dari DPRD Kota Malang. (ica/aim)

- Advertisement -spot_img

Berita Lainnya

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img